Mahyeldi Ajak Kepala Daerah Percepat Sertifikasi Halal, Bidik Sumbar Jadi Pusat Ekosistem Halal Nasional

^{Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah membuka Rapat Koordinasi Kepala Daerah se-Sumatera Barat tentang percepatan sertifikasi halal dan pembangunan ekosistem halal di Auditorium Gubernuran Sumbar, Selasa (4/8/2026).}

PADANG – Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah mengajak seluruh bupati dan wali kota mempercepat sertifikasi halal Sumbar sebagai langkah strategis memperkuat daya saing daerah. Upaya tersebut juga diarahkan untuk membangun ekosistem halal yang terintegrasi demi mendorong pertumbuhan UMKM dan memperluas akses pasar nasional hingga internasional.

Ajakan itu disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Kepala Daerah se-Sumatera Barat bertema Komitmen Kepala Daerah dalam Mendukung Percepatan Sertifikasi Halal dan Pembangunan Ekosistem Halal di Sumatera Barat di Auditorium Gubernuran Sumbar, Selasa (4/8/2026). Kegiatan tersebut turut menghadirkan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) RI Ahmad Haikal Hasan sebagai keynote speaker.

Sertifikasi Halal Jadi Instrumen Daya Saing

Mahyeldi menegaskan sertifikasi halal Sumbar kini tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan syariat. Menurutnya, sertifikasi halal telah menjadi instrumen penting untuk meningkatkan daya saing ekonomi, melindungi konsumen, dan memperkuat posisi produk lokal di pasar global.

“Halal bukan lagi sekadar kewajiban menjalankan syariat Islam. Halal telah menjadi instrumen penting untuk meningkatkan daya saing daerah, memperkuat perlindungan konsumen, memperluas akses pasar, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis nilai,” kata Mahyeldi.

Ia menjelaskan masyarakat Sumatera Barat memiliki modal sosial yang kuat karena nilai halal telah menyatu dengan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK). Nilai tersebut dinilai menjadi identitas sekaligus keunggulan daerah dalam mengembangkan industri halal.

Selain itu, komitmen pemerintah telah dituangkan dalam RPJMD provinsi maupun kabupaten dan kota. Kebijakan tersebut diperkuat melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal sebagai fondasi pengembangan destinasi halal di Sumatera Barat.

Bangun Ekosistem Halal Terintegrasi

Mahyeldi mengungkapkan capaian sertifikasi halal Sumbar terus menunjukkan tren positif. Hingga saat ini sebanyak 72.385 pelaku usaha telah mengikuti program sertifikasi halal, 110.114 sertifikat halal telah diterbitkan, dan 246.332 produk telah memperoleh sertifikat halal.

Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi pemerintah daerah, BPJPH, Kementerian Agama, perguruan tinggi, pendamping halal, dan pelaku usaha. Meski demikian, pemerintah menilai pekerjaan belum selesai karena target berikutnya adalah membangun ekosistem halal secara menyeluruh.

Mahyeldi menjelaskan pengembangan tersebut meliputi industri halal, kawasan wisata halal, pusat kuliner halal, laboratorium halal, Halal Center, hingga penguatan rantai pasok halal berbasis UMKM. Ia juga mengajak seluruh kepala daerah menjadikan percepatan sertifikasi halal sebagai program prioritas menjelang pemberlakuan wajib sertifikasi halal pada 17 Oktober 2026.

Di samping itu, pemerintah mendorong dukungan BUMN, BUMD, perbankan, lembaga keuangan, dunia usaha, dan perguruan tinggi untuk memperluas pembiayaan serta pendampingan UMKM.

Kepala BPJPH RI Ahmad Haikal Hasan menyebut industri halal telah berkembang menjadi kekuatan ekonomi global. Ia menegaskan produk UMKM Indonesia harus memiliki sertifikat halal agar mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional.

Menutup rakor, Mahyeldi berharap sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, BPJPH, dunia usaha, perguruan tinggi, dan pelaku UMKM semakin kuat sehingga Sumatera Barat dapat menjadi pusat ekosistem halal nasional sekaligus model pengembangan industri halal di Indonesia.(*)