Mahyeldi Targetkan Pertumbuhan Ekonomi Sumbar 7,3 Persen pada 2029

^{Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah saat menjadi pembicara dalam Rapat Anggota DPD RI Subwilayah Barat I di Batam, Jumat (11/9/2026).}

BATAM — Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah mendorong pertumbuhan ekonomi Sumbar hingga 7,3 persen pada 2029. Target itu disampaikan dalam Rapat Anggota DPD RI Subwilayah Barat I di Batam, Jumat (11/9/2026).

Mahyeldi menyampaikan empat prioritas pembangunan untuk mempercepat pemulihan dan pertumbuhan ekonomi Sumbar. Keempat prioritas tersebut mencakup pemulihan, konektivitas, produktivitas, dan pemerataan pembangunan.

Strategi itu mempertimbangkan kondisi Sumbar sekaligus potensi daerah yang bisa dikembangkan. Mahyeldi berharap penguatan tersebut meningkatkan kontribusi Sumbar terhadap perekonomian nasional.

Perekonomian Sumbar pada Triwulan II 2026 tumbuh 4,54 persen secara tahunan. Sementara itu, nilai ekspor Januari–Juli 2026 mencapai US$1,94 miliar atau meningkat 21,28 persen.

Tingkat kemiskinan juga turun pada Maret 2026. Angkanya mencapai 5,27 persen, dibandingkan 5,31 persen pada September 2025.

Pemulihan dan Konektivitas Jadi Prioritas

Namun, pemulihan pascabencana masih menjadi tantangan bagi Sumbar. Sejumlah daerah dan layanan publik memulai 2026 dengan kebutuhan pemulihan infrastruktur dan aset.

Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus membagi ruang fiskal. Anggaran perlu menopang pemulihan sekaligus mendukung upaya mendorong pertumbuhan ekonomi.

Sumbar juga menghadapi tantangan dalam sektor ekspor. Sekitar 85,78 persen ekspor masih berasal dari komoditas minyak nabati sehingga perlu penguatan diversifikasi.

“Karena itu, pembangunan ke depan harus kita arahkan untuk memperkuat fondasi ekonomi sekaligus membuka sumber-sumber pertumbuhan baru,” ujar Mahyeldi.

Prioritas pertama berfokus pada pemulihan infrastruktur layanan dasar dan mitigasi bencana. Program itu mencakup 13 kabupaten/kota sesuai Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).

Prioritas kedua menyasar konektivitas. Pemerintah Sumbar mendorong percepatan penanganan Sitinjau Lauik, penguatan koridor Riau–Sumbar–Jambi, preservasi jalan, serta kepastian tahapan pembangunan tol.

Produktivitas dan Pemerataan Diperkuat

Prioritas ketiga diarahkan pada peningkatan produktivitas. Pengembangan kawasan Padang–Pariaman, Bungus, dan sentra pangan menjadi bagian dari agenda tersebut.

Penguatan rantai dingin dan fasilitas utilitas juga masuk dalam prioritas produktivitas. Selain itu, pemerintah mendorong rehabilitasi irigasi untuk mendukung kawasan sentra pangan.

Prioritas keempat berkaitan dengan pemerataan pembangunan. Agenda tersebut mencakup pembangunan Trans-Mentawai, penguatan angkutan antarpulau, penyediaan air minum, dan penguatan RSUD.

Menurut Mahyeldi, empat prioritas itu juga mendukung posisi Sumbar sebagai Gerbang Barat Indonesia. Posisi tersebut menghubungkan potensi pertanian, perkebunan, perikanan, UMKM, dan pariwisata dengan pasar nasional serta global.

Konektivitas itu diarahkan melalui Samudra Hindia, Pelabuhan Teluk Bayur, dan Bandara Internasional Minangkabau. Pemerintah Sumbar berharap jalur tersebut memperkuat hubungan potensi daerah dengan pasar yang lebih luas.

“Target kita bukan hanya memulihkan kondisi yang ada, tetapi meningkatkan kapasitas ekonomi Sumatera Barat agar mampu tumbuh lebih tinggi dan memberikan kontribusi terhadap target pertumbuhan ekonomi nasional,” katanya.

Sumbar Bidik Target Ekonomi 2029

Untuk mencapai target tersebut, Sumbar menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 7,3 persen pada 2029. Pemerintah juga menargetkan PDRB per kapita mencapai Rp90,2 juta.

Selain itu, tingkat kemiskinan ditargetkan berada pada kisaran 2,40–3,40 persen. Target tersebut menjadi bagian dari arah pembangunan Sumbar menuju 2029.

Dalam forum DPD RI, Mahyeldi juga meminta dukungan konkret dari DPD RI dan pemerintah pusat. Dukungan tersebut mencakup tiga agenda bersama.

Agenda pertama adalah penetapan satu daftar prioritas pembangunan. Selanjutnya, pemerintah membutuhkan kepastian tahapan dan skema pembiayaan melalui APBN, APBD, KPBU maupun investasi.

Agenda ketiga berupa pengawalan bersama terhadap kesenjangan pendanaan dan kesiapan proyek. Mahyeldi berharap sinergi pusat dan daerah dapat mempercepat pelaksanaan berbagai program prioritas.

“Dengan sinergi pusat dan daerah yang lebih kuat, kita berharap berbagai program prioritas ini tidak hanya menjadi perencanaan, tetapi dapat segera diwujudkan dan memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi nasional serta kesejahteraan masyarakat,” tuturnya. (adpsb/bud)