Pembatasan Kuota Mahasiswa PTN Dinilai Jadi Harapan Baru bagi Keberlangsungan PTS

Wakil Rektor Universitas Paramadina, Dr. Handi Risza 

JAKARTA – Rencana Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) untuk membatasi jumlah penerimaan mahasiswa baru jenjang sarjana di perguruan tinggi negeri memunculkan harapan baru bagi kampus swasta. Selain itu, kalangan akademisi menilai kebijakan ini dapat memperbaiki keseimbangan ekosistem pendidikan tinggi di Indonesia yang selama ini dinilai timpang.

Wakil Rektor Universitas Paramadina, Dr. Handi Risza, menyampaikan dukungan terhadap rencana tersebut karena dianggap mampu membuka peluang yang lebih adil bagi perguruan tinggi swasta. Sementara itu, ia menilai dominasi perguruan tinggi negeri dalam menyerap mahasiswa selama ini telah menciptakan ketimpangan dalam beban operasional serta kualitas pengembangan kampus.

Selain itu, Handi menilai pembatasan penerimaan mahasiswa baru pada perguruan tinggi negeri berstatus badan hukum (PTN-BH) dapat menjadi langkah konkret pemerintah untuk menjaga keberlangsungan perguruan tinggi swasta. Oleh sebab itu, kebijakan tersebut dianggap sebagai angin segar bagi banyak PTS yang menghadapi tantangan penurunan jumlah mahasiswa.

Rasio Mahasiswa PTN dan PTS Timpang

Handi memaparkan rasio mahasiswa yang menunjukkan perbedaan signifikan antara kampus negeri dan swasta. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sebanyak 127 perguruan tinggi negeri menampung sekitar 4,4 juta mahasiswa. Artinya, satu PTN rata-rata membina sekitar 34.712 mahasiswa.

Sementara itu, 2.713 perguruan tinggi swasta menampung sekitar 4,8 juta mahasiswa. Dengan demikian, setiap PTS rata-rata hanya memiliki sekitar 1.781 mahasiswa. Karena itu, kapasitas penyerapan mahasiswa antara PTN dan PTS terlihat sangat berbeda dalam struktur pendidikan tinggi nasional.

Selain itu, Handi juga menyoroti tren penurunan jumlah mahasiswa baru di sektor swasta. Ia mengungkapkan sejumlah perguruan tinggi swasta mengalami penurunan pendaftar antara 20 persen hingga 30 persen. Bahkan, beberapa kampus kini tidak lagi menerima mahasiswa baru.

Menurut Handi, perguruan tinggi swasta menanggung beban operasional yang berat setiap tahun. Kondisi ini memengaruhi kemampuan kampus dalam menjaga kualitas pendidikan sekaligus mempertahankan keberlangsungan institusi. Oleh sebab itu, pemerintah perlu menghadirkan intervensi kebijakan untuk menjaga keseimbangan sistem pendidikan tinggi nasional.

Usulan Dukungan Pembiayaan untuk PTS

Selain pembatasan kuota mahasiswa di PTN, Handi juga mendorong pemerintah menghadirkan kebijakan baru dalam aspek pembiayaan perguruan tinggi. Ia menyoroti bahwa Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) selama ini hanya diberikan kepada kampus negeri, sementara perguruan tinggi swasta memiliki tanggung jawab konstitusional yang sama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Karena itu, Handi mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan pemberian Bantuan Operasional Perguruan Tinggi (BOPT) bagi perguruan tinggi swasta. Selain meringankan beban operasional kampus, kebijakan tersebut juga dinilai dapat membantu menekan biaya pendidikan mahasiswa dengan prinsip keadilan yang setara.

Sebelumnya, Direktur Kelembagaan Kemdiktisaintek, Prof. Mukhamad Najib, Ph.D., mengonfirmasi bahwa pembatasan kuota mahasiswa S1 di PTN-BH masuk dalam agenda kementerian. Selain itu, kebijakan ini diarahkan agar PTN-BH dapat lebih fokus pada penguatan riset serta pengembangan program pascasarjana, yaitu jenjang magister dan doktor.

Sementara itu, Handi Risza menegaskan bahwa keberpihakan pemerintah terhadap keseimbangan ekosistem pendidikan tinggi sangat dinantikan oleh perguruan tinggi swasta. Oleh sebab itu, ia menilai pembatasan penerimaan mahasiswa di PTN dapat menjadi salah satu langkah strategis untuk menjaga keberlangsungan banyak PTS di Indonesia.