Pemko Padang Panjang Bahas Program Prioritas 2025–2030 Lewat FGD

Wali Kota Padang Panjang Hendri Arnis membuka FGD Sinkronisasi Program Kerja 2025–2030 di Balai Kota Padang Panjang, Selasa (10/3/2026).

SWARNASUMBAR.COM–Pemerintah Kota Padang Panjang mulai menyelaraskan berbagai program pembangunan untuk periode 2025–2030 guna memastikan arah kebijakan daerah berjalan lebih efektif dan terukur. Selain itu, langkah ini diharapkan mampu menjawab berbagai persoalan strategis yang dihadapi kota.

Hal tersebut disampaikan Wali Kota Padang Panjang Hendri Arnis saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Sinkronisasi Program Kerja Wali Kota Padang Panjang Periode 2025–2030 di Hall Lantai III Balai Kota, Selasa (10/3/2026).

Dalam forum tersebut, pemerintah daerah membahas berbagai isu strategis secara bersama guna mencari solusi serta mempercepat penanganan sejumlah persoalan daerah. Selain itu, diskusi mencakup pengelolaan pasar, penanganan sampah, hingga percepatan penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah.

Bahas Program Sekolah Rakyat dan Pengelolaan Pasar

Dalam diskusi tersebut, Hendri Arnis juga menyoroti rencana pelaksanaan Program Sekolah Rakyat sebagai bagian dari dukungan terhadap program nasional pemerintah. Program ini direncanakan menghadirkan fasilitas pendidikan terpadu mulai dari jenjang SD, SMP hingga SMA dengan sistem asrama.

Selain itu, seluruh kebutuhan pendidikan peserta didik dalam program tersebut akan ditanggung pemerintah. Sementara itu, pemerintah daerah juga menyoroti sejumlah persoalan lain yang dinilai memerlukan perhatian khusus.

Salah satu persoalan yang dibahas adalah pengelolaan Pasar Pusat yang dinilai masih membutuhkan pembenahan. Terutama, terkait praktik oper sewa kios yang berpindah tangan hingga beberapa kali.

“Masalah pasar ini harus kita benahi. Ada oper sewa sampai tiga atau empat tangan. Ini tidak boleh dibiarkan,” tegas Hendri.

Karena itu, ia mendorong pengelolaan pasar dilakukan secara lebih profesional. Selain itu, pemerintah membuka peluang penguatan kelembagaan melalui perusahaan daerah agar pengelolaannya lebih mandiri sekaligus mampu menggandeng pihak swasta.

Penanganan Sampah dan Kebijakan Strategis Daerah

Selain persoalan pasar, pengelolaan sampah juga menjadi perhatian dalam diskusi tersebut. Dengan kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang semakin terbatas, pemerintah daerah perlu menyiapkan langkah strategis agar penanganan sampah tetap berjalan efektif.

Sementara itu, FGD juga membahas percepatan penyelesaian sejumlah kebijakan strategis daerah. Salah satunya adalah penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang akan menjadi dasar bagi berbagai kebijakan pembangunan selanjutnya.

Selain itu, forum turut membahas beberapa program prioritas lain seperti penanganan kemiskinan ekstrem yang membutuhkan intervensi program secara tepat sasaran. Kemudian, dibahas pula rencana dukungan anggaran hingga Rp150 juta per RT serta rencana revitalisasi Lapangan Pacu Kuda Bancalaweh yang akan dikoordinasikan dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Di sisi lain, Hendri juga menekankan pentingnya penguatan kapasitas organisasi perangkat daerah dalam merancang program pembangunan. Oleh sebab itu, pemerintah daerah diharapkan mampu memaksimalkan potensi sumber daya yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan program tersebut.

FGD tersebut turut menghadirkan tim ahli percepatan pembangunan yang memberikan pandangan sesuai bidang keahliannya. Mereka antara lain Eka Mariyanti (Pariwisata), Edri Yoenif (Komunikasi Informasi dan Kebencanaan), Edi Indrizal (Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat), Nasir Ahmad (Pemerintahan), Yusrizal KW (Komunikasi Informasi, Kebudayaan dan Literasi), Tomy Iskandar (UMKM dan Ekonomi Kreatif), Defri Mulyadi (Kebijakan Publik), serta Noferi (Pertanahan).(sumber kominfo pdng panjang)