DTSEN 2026 Padang Panjang Ditekankan, Akurasi Data Jadi Kunci Bantuan Tepat Sasaran

SWARNASUMBAR.COM— Pemerintah Kota Padang Panjang menegaskan pentingnya akurasi data dalam pemutakhiran DTSEN 2026 Padang Panjang guna memastikan bantuan sosial tepat sasaran, dalam rapat yang digelar Dinas Sosial PPKBPPPA pada Rabu (15/4/2026). Kepala Dinas Sosial PPKBPPPA Winarno menyatakan data yang akurat menjadi dasar utama efektivitas program pengentasan kemiskinan.

Rapat tersebut membahas pengelolaan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) serta evaluasi pemasangan stiker keluarga miskin bagi penerima bantuan sosial. Selain itu, kegiatan ini melibatkan berbagai unsur mulai dari lurah hingga pendamping sosial di lapangan.

Winarno menegaskan seluruh petugas harus memiliki pemahaman teknis yang sama dalam proses pemutakhiran data. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas agar data mencerminkan kondisi riil masyarakat.

“Data yang akurat dan terbarui menjadi dasar utama agar program bantuan sosial benar-benar tepat sasaran serta berdampak pada pengentasan kemiskinan,” ujar Winarno.

Penguatan Pemutakhiran DTSEN 2026 Padang Panjang

Dalam rapat tersebut, Dinas Sosial mendorong seluruh kelurahan untuk menjalankan inovasi pemasangan stiker keluarga miskin. Langkah ini bertujuan meningkatkan transparansi sekaligus mempermudah verifikasi data di lapangan.

Winarno menilai pemasangan stiker dapat membuka ruang pengawasan publik terhadap penerima bantuan sosial. Dengan begitu, masyarakat ikut berperan dalam memastikan validitas data yang digunakan pemerintah.

“Melalui pemasangan stiker, masyarakat juga dapat mengetahui dan ikut mengawasi sehingga data yang digunakan semakin valid,” katanya.

Sementara itu, peserta rapat juga mendapat penguatan terkait pentingnya konsistensi dalam pemutakhiran data. Hal ini dinilai krusial agar tidak terjadi perbedaan data antarwilayah.

Baca juga: Strategi Pemda Tingkatkan Ketepatan Sasaran Bantuan Sosial

Peran BPS dan Kolaborasi Lintas Petugas

Perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang Panjang turut hadir dalam kegiatan tersebut. Mereka memberikan pemaparan terkait pengolahan data berbasis desil dalam DTSEN.

Materi tersebut membantu peserta memahami metode klasifikasi data sosial ekonomi secara lebih terstruktur. Dengan pendekatan ini, pemerintah dapat mengelompokkan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan secara lebih akurat.

Peserta rapat terdiri dari lurah, petugas pemantau DTSEN tingkat kecamatan, operator SIKS-NG kelurahan, pendamping sosial, hingga koordinator Pekerja Sosial Masyarakat (PSM). Mereka mendapat arahan untuk menjaga kualitas data agar sesuai kondisi lapangan.

Selain itu, koordinasi antarpetugas menjadi faktor penting dalam menjaga sinkronisasi data. Pemerintah menilai kolaborasi ini dapat meminimalkan kesalahan dalam penyaluran bantuan sosial.

Transparansi dan Validitas Data Jadi Prioritas

Pemko Padang Panjang menempatkan transparansi sebagai bagian penting dalam pengelolaan data DTSEN. Pemasangan stiker keluarga miskin menjadi salah satu upaya konkret untuk membuka akses informasi kepada masyarakat.

Langkah tersebut sekaligus mempermudah proses verifikasi oleh petugas di lapangan. Dengan sistem ini, pemerintah berharap data yang dihimpun semakin akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kemudian, seluruh peserta rapat diingatkan agar terus menjaga kualitas data selama proses pemutakhiran berlangsung. Validitas data dinilai sebagai kunci utama keberhasilan program bantuan sosial.

Winarno menegaskan bahwa data yang tepat akan berdampak langsung pada efektivitas program pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, setiap petugas diminta bekerja sesuai standar teknis yang telah ditetapkan.

Upaya ini diharapkan mampu memastikan bantuan sosial benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, pemerintah juga ingin memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem pendataan sosial ekonomi nasional.(kmfpp)