Gubernur Sumbar Pastikan SPMB Objektif, Anak Kandungnya Sendiri Tak Lolos Seleksi Negeri

^{Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah meninjau proses verifikasi berkas SPMB jalur prestasi di SMAN 1 Bukittinggi, Selasa (30/6/2026).}

BUKITTINGGI – SPMB Sumbar Tahun Ajaran 2026/2027 dipastikan berlangsung transparan, objektif, dan bebas intervensi. Kepastian itu disampaikan Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, saat meninjau langsung pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di SMAN 1 Bukittinggi, Selasa (30/6/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Mahyeldi memantau proses verifikasi berkas pendaftaran jalur prestasi, baik akademik maupun nonakademik. Ia menegaskan setiap tahapan seleksi berlangsung berdasarkan persyaratan yang sudah ditetapkan dan diumumkan kepada masyarakat.

Gubernur juga mengimbau calon peserta didik beserta orang tua memastikan seluruh dokumen persyaratan telah lengkap. Menurutnya, setelah tahapan jalur prestasi berakhir, proses penerimaan berlanjut melalui jalur domisili sesuai ketentuan yang berlaku di masing-masing sekolah.

Untuk SMAN 1 Bukittinggi, wilayah domisili mencakup Kelurahan Pakan Kurai, Campago Ipuh, Aua Tajungkang Tangah Sawah (ATTS), dan Tarok Dipo. Sementara itu, pembagian wilayah bagi sekolah lainnya mengikuti ketentuan domisili yang sudah ditetapkan.

SPMB Sumbar Menggunakan Sistem Terkomputerisasi

Mahyeldi menegaskan seluruh proses seleksi menggunakan sistem yang terkomputerisasi sehingga hasil pemeringkatan berlangsung secara objektif dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak mana pun.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berkomitmen menjaga integritas pelaksanaan SPMB agar seluruh peserta memperoleh kesempatan yang sama.

Sebagai contoh penerapan sistem yang adil, Mahyeldi mengungkapkan anak kandungnya sendiri tidak diterima di sekolah negeri yang dituju karena tidak memenuhi standar seleksi berdasarkan sistem. Hal serupa juga dialami anak Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar yang kemudian memilih melanjutkan pendidikan di pondok pesantren.

“Aturan berlaku sama bagi semua. Tidak ada perlakuan khusus. Kami ingin memastikan proses penerimaan berjalan jujur, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Mahyeldi.

Ia juga mengimbau orang tua agar tidak memaksakan anak bersekolah di satu sekolah tertentu. Menurutnya, pilihan sekolah sebaiknya disesuaikan dengan minat, bakat, dan kompetensi anak, termasuk mempertimbangkan SMK yang memiliki kualitas serta prospek kerja yang baik.

Pemprov Sumbar Perluas Akses Pendidikan

Selain memastikan pelaksanaan SPMB berjalan sesuai ketentuan, Mahyeldi mendorong peningkatan kualitas sekolah swasta dan pondok pesantren agar semakin menjadi pilihan masyarakat.

Menurutnya, apabila kebutuhan sekolah negeri terus meningkat, terutama di daerah dengan pertumbuhan penduduk tinggi seperti Bukittinggi, pemerintah membuka peluang pembangunan unit sekolah baru apabila tersedia dukungan lahan dari masyarakat.

Pada kesempatan itu, Mahyeldi juga menyampaikan komitmen Pemprov Sumbar dalam memperluas akses pendidikan melalui Program Sekolah Rakyat. Program tersebut ditargetkan hadir minimal satu unit di setiap kabupaten dan kota untuk melayani anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Di samping itu, Pemprov Sumbar juga mengembangkan Program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) yang dipusatkan di SMA Negeri 8 Padang guna menjangkau peserta didik di berbagai daerah sehingga semakin banyak anak memperoleh layanan pendidikan tanpa terkendala akses.

“Yang terpenting bukan hanya diterima di sekolah tertentu, tetapi setiap anak Sumatera Barat memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Pemerintah akan terus menghadirkan layanan pendidikan yang semakin luas, adil, dan merata,” tutup Mahyeldi.