LP2B Tanah Datar Capai 94 Persen dari Hasil Verval LBS

_{Ilustrasi Infografis LBS Tanah Datar menunjukkan luas Lahan Baku Sawah (LBS) terbaru hasil Verifikasi dan Validasi (Verval) mandiri 2026 mencapai 19.055,8 hektare, dengan 17.886,45 hektare}

TANAH DATAR — Pemkab Tanah Datar memperkuat koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN untuk mengoptimalkan perlindungan LP2B dan LBS.

Bupati Tanah Datar Eka Putra menyampaikan hasil Verifikasi dan Validasi (Verval) lapangan mandiri kepada Kementerian ATR/BPN di Jakarta Selatan, Jumat (11/9/2026).

Eka Putra datang bersama Asisten Ekonomi dan Pembangunan Ten Feri.

Wakil Menteri ATR/BPN H. Ossy Dermawan menerima keduanya di ruang kerja Wamen ATR/BPN, Jalan Sisingamangaraja, Jakarta Selatan.

Pertemuan tersebut membahas sinkronisasi data pertanahan dan tata ruang Kabupaten Tanah Datar.

Eka Putra mengatakan penyampaian data tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah mengendalikan alih fungsi lahan sawah.

Langkah itu juga mendukung ketahanan pangan nasional dan menjaga keberadaan lahan pertanian daerah.

“Dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional dan pengendalian alih fungsi lahan sawah, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar perlu menyampaikan hasil Verifikasi dan Validasi serta penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) dan lahan baku sawah (LBS),” ujar Eka Putra, dikutip dari media sosial Pemkab Tanah Datar.

LP2B dan LBS Tanah Datar

Berdasarkan penetapan LBS melalui SK BPN Tanah Datar tahun 2024, luas LBS mencapai 21.060,93 hektare.

Dari luasan tersebut, target pemenuhan LP2B yang mencakup kawasan hutan mencapai 18.323,56 hektare.

Angka tersebut setara sekitar 87 persen dari total LBS yang tercatat pada penetapan 2024.

Sementara itu, perhitungan di luar kawasan hutan mencatat luas LP2B sebesar 17.886,45 hektare.

Luasan tersebut juga berada pada porsi sekitar 87 persen dari total LBS.

Pemkab Tanah Datar menyepakati angka 17.886,45 hektare sebagai batas minimal LP2B yang wajib dipertahankan.

Untuk memastikan keakuratan data, Pemkab Tanah Datar menggelar Verval mandiri pada 15 hingga 29 Juli 2026.

Pemutakhiran tersebut menghasilkan angka LBS terbaru sebesar 19.055,8 hektare di Kabupaten Tanah Datar.

Meskipun luas LBS mengalami penyesuaian pada 2026, batas minimal LP2B tetap 17.886,45 hektare.

Dengan hasil Verval terbaru, luasan minimal LP2B itu setara sekitar 94 persen dari total LBS hasil Verval 2026.

Pemkab Matangkan Kajian Spasial

Eka Putra mengatakan Pemkab Tanah Datar masih membutuhkan waktu untuk mematangkan kajian spasial.

Kajian tersebut bertujuan memastikan pemetaan lahan pertanian selaras dengan rencana pembangunan daerah secara menyeluruh.

“Hasil kajian tersebut selanjutnya akan menjadi dasar untuk pengesahan melalui Peraturan Daerah maupun keputusan kepala daerah. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar juga berkomitmen penuh mengintegrasikannya ke dalam RTRW dan RDTR Kabupaten Tanah Datar,” tuturnya.

Pemkab Tanah Datar selanjutnya akan menggunakan hasil kajian sebagai dasar pengesahan LP2B dan LBS.

Pemerintah daerah juga menyiapkan integrasi data tersebut ke dalam RTRW dan RDTR Kabupaten Tanah Datar.

Di sisi lain, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Pemkab Tanah Datar Ten Feri berharap Kementerian ATR/BPN menerima dan mengakomodasi usulan hasil Verval.

Menurut dia, dukungan kementerian penting agar revisi RTRW dan RDTR Kabupaten Tanah Datar segera tuntas.

“Kepastian tata ruang sangat penting dalam mendukung pengembangan wilayah sekaligus memberikan kepastian hukum bagi investor yang akan menanamkan modalnya di Kabupaten Tanah Datar,” kata Ten Feri.

Pemkab Tanah Datar terus mengupayakan sinkronisasi data pertanahan dan tata ruang melalui koordinasi dengan pemerintah pusat.

Upaya tersebut mencakup perlindungan LP2B dan LBS Tanah Datar serta integrasinya ke dalam dokumen tata ruang daerah.(fm)