Penanganan PETI Sumbar di Padang, Mahyeldi Tekankan Akar Masalah dan Pengawasan BBM

PADANG — Isu penanganan PETI Sumbar menjadi sorotan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah yang menegaskan penyelesaian persoalan daerah harus menyasar akar masalah, bukan sekadar penertiban di lapangan. Penegasan itu disampaikan saat dialog bersama aktivis di Sreca Coffee Eatery, Padang, Jumat (12/6/2026).

Dalam forum tersebut, Mahyeldi menekankan pendekatan komprehensif dan kolaboratif sebagai kunci menyelesaikan berbagai persoalan strategis. Selain itu, dialog terbuka ini membahas sejumlah isu penting, mulai dari distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI), hingga sektor pendidikan dan ketahanan sosial masyarakat.

Penanganan PETI Sumbar Harus Menyasar Sumber Masalah

Mahyeldi menegaskan penanganan aktivitas tambang ilegal tidak cukup dilakukan di lokasi kejadian. Ia menilai pemerintah perlu menelusuri faktor-faktor yang mendukung aktivitas tersebut agar solusi lebih efektif dan berkelanjutan.

“Kalau ingin menyelesaikan persoalan, jangan hanya melihat masalah di muaranya. Kita harus masuk ke sumber persoalannya,” ujar Mahyeldi.

Menurutnya, distribusi BBM dan pengawasan di SPBU menjadi salah satu titik kendali penting dalam menekan aktivitas pertambangan ilegal. Oleh karena itu, pemerintah daerah mendorong penguatan pengawasan bersama aparat penegak hukum dan pemangku kepentingan.

Mahyeldi juga menekankan perbedaan antara pendulangan tradisional dan pertambangan menggunakan alat berat. Ia menilai kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan kelestarian lingkungan secara seimbang.

Pendidikan dan Ketahanan Sosial Jadi Perhatian

Selain persoalan lingkungan, Mahyeldi menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Ia menilai tantangan pendidikan saat ini memerlukan dukungan luas dari berbagai pihak, tidak hanya mengandalkan anggaran pemerintah.

Menurutnya, Pemprov Sumbar tengah menyiapkan penguatan regulasi terkait peran komite sekolah. Langkah ini bertujuan agar partisipasi masyarakat berjalan lebih tertib, transparan, dan akuntabel.

“Yang kita dorong adalah bagaimana sekolah mampu meningkatkan kualitas layanan pendidikan,” katanya.

Di sisi lain, pemerintah juga memperluas akses pendidikan melalui pengembangan sekolah berasrama dan pembelajaran jarak jauh. Kebijakan ini menyasar wilayah dengan keterbatasan akses pendidikan.

Mahyeldi menegaskan prinsip utama pemerintah adalah memastikan setiap anak tetap mendapatkan akses pendidikan. Ia menilai faktor lokasi dan keterbatasan fasilitas tidak boleh menjadi penghambat.

Perkuat Peran Nagari dan Kolaborasi Masyarakat

Dialog juga menyoroti pentingnya memperkuat ketahanan sosial berbasis keluarga dan masyarakat. Mahyeldi menilai berbagai tantangan sosial perlu diselesaikan melalui penguatan peran nagari dan komunitas.

Ia menegaskan pemerintah ingin membuka ruang dialog yang lebih luas agar persoalan sosial dapat diselesaikan lebih cepat dan dekat dengan masyarakat. Selain itu, pendekatan berbasis komunitas dinilai lebih efektif dalam menjaga stabilitas sosial.

“Kita ingin memperkuat peran nagari dan ruang dialog masyarakat,” katanya.

Di akhir diskusi, Mahyeldi menegaskan pembangunan Sumbar harus berjalan seiring dengan upaya menjaga harmoni sosial. Ia juga mendorong kolaborasi seluruh elemen masyarakat untuk menciptakan pembangunan yang inklusif.

Menurutnya, persatuan dan saling menghormati menjadi fondasi utama dalam membangun daerah yang maju.(*)