Kepala BNPB Serahkan Bantuan Stimulan Rumah Rusak Tahap Kedua di Sumatera Barat

Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyerahkan bantuan stimulan rumah rusak tahap kedua di Kantor Bupati Tanah Datar, Sumatera Barat, Selasa (3/3/2026).

TANAH DATAR— Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menyerahkan dana bantuan stimulan perbaikan rumah rusak akibat bencana tahap kedua di Sumatera Barat. Selain itu, ia menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak.

Suharyanto hadir di Kantor Bupati Kabupaten Tanah Datar pada Selasa (3/3/2026) dan menyampaikan bahwa tahap pertama penyaluran bantuan telah menjangkau 25 kabupaten/kota pada Februari. Sementara itu, tahap kedua menyasar 19 kabupaten/kota di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Rincian Bantuan Tahap II di Sumatera Barat

Khusus di Sumatera Barat, BNPB menyalurkan bantuan tahap kedua kepada dua daerah, yaitu Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk Tanah Datar, BNPB menyalurkan bantuan kepada 126 kepala keluarga dengan total nilai Rp2,865 miliar.

Selain itu, BNPB menyalurkan bantuan kepada 103 kepala keluarga di Pesisir Selatan dengan total Rp2,415 miliar. Dengan demikian, seluruh 14 kabupaten/kota terdampak di Provinsi Sumatera Barat telah menerima bantuan stimulan rumah rusak kategori ringan dan sedang.

Suharyanto menegaskan bahwa pemerintah tetap membuka peluang penyaluran tahap berikutnya apabila ada tambahan data yang diajukan daerah. Oleh sebab itu, BNPB memastikan proses verifikasi dan distribusi berjalan berkelanjutan sesuai komitmen pemerintah.

Skema Huntara, DTH, dan Pembangunan Huntap

Pemerintah memberikan bantuan stimulan untuk rumah rusak ringan dan sedang. Sementara itu, untuk rumah rusak berat, pemerintah membangun hunian sementara (Huntara) serta menyalurkan dana tunggu hunian (DTH).

Kepala BNPB memastikan bahwa di Sumatera Barat tidak ada lagi pengungsi yang bertahan di tenda. Selain itu, warga telah menempati Huntara atau tinggal bersama keluarga sambil menerima DTH.

Lebih lanjut, BNPB memfokuskan penanganan pada pembangunan hunian tetap (Huntap). Beberapa daerah membangun Huntap terpusat melalui kerja sama lintas kementerian dan lembaga, sementara BNPB menangani pembangunan Huntap in situ langsung di lokasi rumah lama. Pembangunan tersebut berjalan paralel tanpa menunggu penyelesaian Huntara.

Peran Destana dan Dukungan Pemerintah Daerah

Bupati Tanah Datar, Eka Putra, menyatakan wilayahnya tidak mencatat korban jiwa meskipun terdampak bencana secara masif. Namun demikian, ia menilai keberhasilan itu dipengaruhi oleh Program Desa Tangguh Bencana (Destana) yang berjalan di daerahnya.

Program Destana merujuk pada amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Sejak 2012, BNPB dan BPBD mengelola program ini untuk memperkuat kapasitas desa dalam mitigasi, perencanaan, serta pengurangan risiko bencana.

Suharyanto menyebut sekitar 3.000 desa rawan bencana terdampak hampir setiap tahun, sementara baru sekitar 300 desa menjalankan program Destana. Oleh karena itu, BNPB memprioritaskan perluasan implementasi program tersebut di wilayah rawan. (sumber BNPB )