Eks Ketua DPRD Pariaman Serahkan Dokumen Dugaan Korupsi APBD ke Polda Sumbar

PADANG,SWARNASUMBAR.COM – Penyidik Subdirektorat III Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumbar meminta keterangan mantan Ketua DPRD Kota Pariaman periode 2019-2024, Harpen Agus Bulyandi, terkait dugaan korupsi dalam pengelolaan APBD Kota Pariaman tahun 2023.

Pemeriksaan terhadap politikus Partai Gerindra yang dikenal dengan sapaan Andi Cover itu berlangsung di Ruang Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sumbar, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 55, Kota Padang, Selasa (26/5/2026) mulai pukul 14.00 WIB.

Kasus tersebut mencuat setelah adanya laporan pengaduan masyarakat tertanggal 30 April 2026 mengenai dugaan penyalahgunaan uang negara di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman.

Penyelidikan juga mengacu pada Laporan Hasil Audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Barat Nomor 81/S-HP/XVIII.Pdg/05/2024 yang diterbitkan pada 3 Mei 2023. Dalam dokumen audit tersebut disebutkan adanya dugaan penyimpangan anggaran negara sebesar Rp14,3 miliar dalam rentang tahun 2020 hingga 2023.

Berdasarkan surat undangan klarifikasi bernomor B/493/V/RES.3.3/2026/Ditreskrimsus, penyidik saat ini tengah melakukan pengumpulan data dan pengumpulan bahan keterangan untuk mendalami potensi kerugian negara dalam kasus tersebut.

Harpen Mengaku Serahkan Bukti Awal

Usai pemeriksaan, Harpen Agus Bulyandi menyatakan dirinya hadir secara kooperatif sebagai saksi sekaligus pelapor awal yang mengawal persoalan tersebut.

“Dalam pemeriksaan tadi, saya telah menyampaikan seluruh bukti awal yang saya miliki, menjawab pertanyaan penyidik dengan jujur, dan memaparkan fakta-fakta yang ada secara transparan,” ujar Harpen kepada wartawan di Mapolda Sumbar.

Ia menegaskan langkah hukum yang ditempuh tidak berkaitan dengan kepentingan politik maupun sentimen pribadi terhadap pihak tertentu di Pemerintah Kota Pariaman.

“Langkah yang saya ambil ini bukan didasari oleh sentimen pribadi atau politik terhadap pihak mana pun. Ini adalah murni bentuk tanggung jawab moral saya sebagai warga negara yang ingin melihat tata kelola pemerintahan di Sumatera Barat bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi yang merugikan uang rakyat,” katanya.

Harpen juga menyampaikan apresiasi terhadap respons Ditreskrimsus Polda Sumbar dalam menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan korupsi tersebut.

“Saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada jajaran Polda Sumbar yang telah menyambut laporan ini dengan sangat profesional, responsif, dan akuntabel,” ucapnya.

Kuasa Hukum Minta Kasus Diusut Tuntas

Kuasa Hukum Harpen Bulyandi, Dafriyon, mengatakan pihaknya menaruh harapan besar kepada Kapolda Sumbar dan tim penyidik agar perkara tersebut diproses secara menyeluruh.

“Kami percaya hukum akan ditegakkan seadil-adilnya, tanpa tebang pilih,” ujar Dafriyon.

Saat ditanya mengenai rincian materi pemeriksaan dan nominal anggaran yang diduga disalahgunakan, pihak kuasa hukum memilih menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

Dalam keterangan penutupnya, disebutkan bahwa penindakan kasus korupsi harus dilakukan secara konsisten dan menyeluruh sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto, termasuk terhadap pihak-pihak yang terbukti melanggar hukum.(*)