Daerah Istimewa Sumbar Diusulkan, Fadli Zon: Bukittinggi Punya Peran Penentu bagi NKRI

BUKITTINGGI – Usulan Daerah Istimewa Sumbar mengemuka dalam Seminar Internasional bertajuk “Bridging Friendship: Strengthening Indonesia–Netherlands Diplomatic Ties via Bukittinggi–Amsterdam” yang berlangsung di Bukittinggi, Sabtu malam (20/6/2026). Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasko Ruseimy, menyampaikan langsung usulan tersebut kepada Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon, dalam rangkaian peringatan 100 Tahun Jam Gadang.

Di hadapan Menteri Kebudayaan, Duta Besar Belanda untuk Indonesia, serta peserta seminar, Vasko menegaskan Sumatera Barat memiliki kontribusi besar dalam perjalanan sejarah bangsa sehingga layak memperoleh status daerah istimewa.

“Di depan Jam Gadang ini Pak Menteri, jika diperbolehkan, atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, kami mengusulkan Sumatera Barat menjadi daerah istimewa di Indonesia ini. Mari sama-sama kita kawal Pak Menteri,” ujar Vasko.

Menurutnya, kontribusi Sumbar dalam menjaga keberlangsungan Republik Indonesia pada masa perjuangan kemerdekaan menjadi dasar kuat bagi usulan tersebut. Ia menyoroti posisi Bukittinggi yang pernah menjadi pusat Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) saat negara menghadapi masa yang sangat menentukan.

Vasko menilai status daerah istimewa menjadi bentuk penghargaan atas peran para tokoh dan masyarakat Sumbar dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Kalau kita berbicara sejarah, kontribusi Sumatera Barat terhadap bangsa ini sangat besar. Bukittinggi bahkan pernah menjadi pusat pemerintahan negara pada masa yang sangat menentukan bagi keberlangsungan Republik Indonesia,” katanya.

Daerah Istimewa Sumbar Dinilai Memiliki Dasar Historis yang Kuat

Vasko juga menyampaikan optimisme bahwa usulan tersebut dapat terwujud apabila seluruh tokoh dan elemen masyarakat Sumbar memiliki semangat yang sama untuk mengawal perjuangannya, baik di tingkat daerah maupun nasional.

Menanggapi usulan tersebut, Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon, menyatakan dukungannya. Namun, ia menegaskan bahwa gagasan menjadikan Sumbar sebagai daerah istimewa harus diperjuangkan secara serius dan melalui proses yang matang.

Menurut Fadli, Sumbar memiliki landasan sejarah yang kuat untuk memperoleh status tersebut. Ia menilai tidak banyak daerah di Indonesia yang memiliki rekam jejak sejarah seperti Bukittinggi yang pernah menjadi pusat pemerintahan negara.

“Saya mendukung, tetapi harus serius. Menurut saya sangat pantas. Daerah yang pernah menjadi ibu kota negara tidak banyak. Selain Jakarta dan Yogyakarta, ada Bukittinggi,” ujar Fadli.

Ia menambahkan, keberadaan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia di Bukittinggi menjadi salah satu titik penting dalam sejarah bangsa. Pada masa itu, pemerintahan darurat yang dipimpin Syafruddin Prawiranegara menjaga eksistensi Republik Indonesia di tengah agresi militer Belanda.

PDRI Bukittinggi Jadi Sorotan dalam Seminar Internasional

Fadli menegaskan bahwa peran PDRI memiliki arti penting bagi keberlangsungan negara pada masa perjuangan. Karena itu, menurutnya, sejarah Bukittinggi menjadi bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari perjalanan Republik Indonesia.

“Bukittinggi menjadi ibu kota pada masa Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Itu masa yang sangat krusial dan sangat menentukan. Kalau tidak ada PDRI, tidak mungkin akan ada NKRI,” tegasnya.

Seminar internasional tersebut menjadi salah satu agenda utama dalam rangkaian peringatan 100 Tahun Jam Gadang yang diselenggarakan Pemerintah Kota Bukittinggi. Selain membahas hubungan diplomatik Indonesia dan Belanda, forum itu juga menjadi ruang diskusi mengenai sejarah, budaya, serta kontribusi Bukittinggi dan Sumatera Barat dalam perjalanan bangsa Indonesia.

Kegiatan tersebut menghadirkan Menteri Kebudayaan RI, Duta Besar Belanda untuk Indonesia, serta berbagai peserta dari sejumlah kalangan yang mengikuti pembahasan terkait sejarah dan hubungan kedua negara.(humas sumbar)