May Day 2026 di Padang, Fadly Amran Buka Dialog dengan Serikat Pekerja FSPMI

PADANG — Wali Kota Padang Fadly Amran menggelar pertemuan dengan sejumlah serikat pekerja yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI Kota Padang pada momentum May Day 2026 di Padang, Jumat (1/5/2026).

Pertemuan yang berlangsung di Kediaman Resmi Wali Kota Padang itu menjadi ruang dialog terbuka antara Pemerintah Kota Padang dan kalangan pekerja. Dalam forum tersebut, buruh menyampaikan berbagai aspirasi terkait regulasi, pengupahan, perlindungan tenaga kerja, hingga sistem kerja.

Sejumlah pejabat turut hadir dalam pertemuan itu. Mereka antara lain Penjabat Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Ferri Erviyan Rinaldi, sejumlah kepala OPD terkait, serta Ketua LKAAM Sumatera Barat Fauzi Bahar.

Fadly Amran menegaskan komitmen Pemko Padang untuk terus membuka ruang komunikasi dengan seluruh elemen buruh dan pekerja. Selain itu, ia menilai peringatan Hari Buruh Internasional menjadi momentum penting untuk menyelaraskan langkah dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja di Kota Padang.

May Day 2026 di Padang Jadi Ruang Dialog Pemko dan Buruh

Dalam peringatan May Day 2026 di Padang, Fadly Amran menyampaikan bahwa pemerintah perlu mendengar langsung aspirasi pekerja. Menurutnya, dialog menjadi jalan penting agar kebijakan ketenagakerjaan dapat berjalan seimbang.

“Pertemuan ini diharapkan dapat mewakili aspirasi pekerja secara keseluruhan. Pemerintah hadir untuk memastikan adanya keadilan antara pemberi kerja dan pekerja, serta menjamin hak-hak buruh terpenuhi sesuai regulasi,” tegasnya.

Fadly menilai hubungan antara pekerja, pemberi kerja, dan pemerintah harus terus dibangun dalam prinsip keadilan. Kemudian, ia menekankan bahwa pemerintah memiliki peran untuk menjaga agar hak-hak buruh tetap terpenuhi sesuai aturan yang berlaku.

Sementara itu, pertemuan dengan FSPMI juga menunjukkan komitmen Pemko Padang dalam membangun komunikasi yang lebih terbuka. Forum tersebut memberi ruang bagi pekerja untuk menyampaikan persoalan yang mereka hadapi secara langsung kepada pemerintah daerah.

Pemko Padang Dorong Perlindungan Pekerja Lewat Program Unggulan

Fadly Amran menambahkan bahwa Pemko Padang terus mendorong kesejahteraan masyarakat melalui berbagai Program Unggulan atau Progul. Ia menyebut konsep Smart City yang dijalankan pemerintah tidak hanya berfokus pada teknologi, tetapi juga menyentuh aspek sosial, ekonomi, dan perlindungan pekerja.

Menurut Fadly, pemerintah menghadirkan berbagai program untuk mendukung masyarakat. Program tersebut mencakup layanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan Gratis, dukungan pendidikan, serta perlindungan pekerja rentan melalui BPJS Ketenagakerjaan.

“Berbagai program unggulan telah kami hadirkan, seperti layanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan Gratis, dukungan pendidikan, serta perlindungan pekerja rentan melalui BPJS Ketenagakerjaan. Kami berharap prinsip keadilan dalam hubungan industrial terus terjaga melalui lembaga kerja sama tripartit sebagai jembatan antara buruh, pengusaha, dan pemerintah,” ungkap Fadly Amran.

Selain itu, Fadly menegaskan pentingnya lembaga kerja sama tripartit dalam menjaga hubungan industrial. Lembaga tersebut menjadi jembatan antara buruh, pengusaha, dan pemerintah agar komunikasi tetap berjalan.

FSPMI Sampaikan Aspirasi Pengupahan hingga Pekerja Informal

Ketua Konsulat FSPMI Kota Padang Doni Rinaldi menyampaikan sejumlah aspirasi dalam pertemuan tersebut. Aspirasi itu mencakup percepatan pembentukan Dewan Pengupahan Kota Padang, evaluasi sistem outsourcing, kontrak kerja, pengawasan pelaksanaan upah minimum, serta perlindungan bagi pekerja informal.

Doni membawa isu-isu tersebut sebagai bagian dari kebutuhan pekerja di Kota Padang. Selanjutnya, aspirasi tersebut menjadi bahan bagi Pemko Padang untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan pihak terkait.

Pertemuan antara Pemko Padang dan FSPMI pada momentum May Day ini berlangsung sebagai forum dialog, bukan sekadar agenda seremonial. Pemerintah daerah menggunakan kesempatan tersebut untuk menyerap masukan dari kalangan pekerja secara langsung.

Dengan adanya dialog tersebut, Pemko Padang dan serikat pekerja diharapkan dapat terus menjaga komunikasi dalam isu ketenagakerjaan. Selain itu, hubungan industrial yang adil dan terbuka menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan buruh di Kota Padang.(*)