Universitas Paramadina Bedah Masa Depan Pasar Modal Indonesia: Antara Sentimen Global dan Urgensi Reformasi Tata Kelola

Rektor Universitas Paramadina,Prof. Didik J. Rachbini, M.Sc., Ph.D.

JAKARTA, 18 Februari 2026 – Universitas Paramadina menyelenggarakan diskusi panel bertajuk “Prospek dan Arah Pasar Modal Indonesia Pasca MSCI dan Moody’s” secara daring pada Selasa (18/2/2026). Forum ini digelar untuk merespons dinamika investasi nasional setelah evaluasi lembaga internasional terhadap kondisi pasar keuangan domestik.

Diskusi tersebut menyoroti dampak penilaian MSCI dan Moody’s, serta langkah strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas makroekonomi di tengah fluktuasi global yang memengaruhi arus modal.

Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini, menegaskan bahwa pasar modal merupakan gerbang depan ekonomi yang paling sensitif terhadap perubahan kebijakan maupun sentimen global. Ia mengibaratkan pasar modal sebagai bendungan besar yang mengairi dunia usaha, sebagaimana sejarah membuktikan peran modal publik dalam membesarkan industri seperti First Media hingga Gojek.

Evaluasi MSCI dan Sinyal Ketidakstabilan

Prof. Didik menyebut pengalaman First Media, mulai dari perolehan lisensi pada era Orde Baru hingga masuk pasar modal dan membangun jaringan kabel nasional, sebagai contoh konkret peran strategis pasar modal dalam ekspansi bisnis berskala besar dengan jutaan klien.

“Pasar modal adalah koneksi modal keuangan terutama dengan pasar keuangan global. Dia seperti bendungan, begitu juga dengan APBN dan Dana Pensiun, maka pasar modal juga sebuah bendungan yang amat besar yang bisa mengairi banyak bisnis,” ujarnya.

Namun, ia mengingatkan bahwa pasca momen MSCI, pasar modal Indonesia menunjukkan sinyal pelemahan yang menurutnya mencerminkan gangguan pada ekosistem ekonomi. Ia juga menyinggung respons Presiden Prabowo Subianto terhadap otoritas pasar modal yang dinilai tidak sensitif terhadap dinamika tersebut.

Menurutnya, gejolak pasar modal ibarat “kerang hijau” yang menyerap polusi; ketika pasar bergejolak, itu menjadi indikator bahwa tata kelola fiskal dan kredibilitas pengelolaan APBN sedang dipertanyakan oleh pelaku pasar.

Data Outflow dan Respons Kebijakan

Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, memaparkan bahwa rilis MSCI muncul saat portofolio investasi Indonesia mencatat angka negatif 14 miliar dolar AS pada periode 2025 hingga kuartal III-2026, kondisi yang disebutnya jarang terjadi dalam sejarah pasar keuangan nasional.

Ia menjelaskan bahwa arus keluar modal domestik meningkat, sementara investor asing cenderung menahan diri akibat kekhawatiran terhadap tata kelola, risiko fiskal, dan kebijakan yang dinilai sulit diprediksi. Penurunan outlook oleh Moody’s pada 5 Februari juga dikaitkan dengan sovereign selling dan isu governance yang telah lama dinarasikan para ekonom.

Di sisi lain, CEO Investortrust Primus Dorimulu menyatakan kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo berada pada jalur yang tepat, tercermin dari pertumbuhan PDB kuartal IV-2025 sebesar 5,39 persen secara tahunan. Ia juga menyoroti langkah Menteri Keuangan Purbaya yang melakukan injeksi dana ke perbankan guna menutup kesenjangan pertumbuhan dana pihak ketiga dan kredit.

Pemerintah, lanjutnya, menyiapkan reformasi menyeluruh sebagai respons evaluasi MSCI, termasuk peningkatan batas minimum free float menjadi 15 persen, transparansi Ultimate Beneficial Ownership, penegakan hukum lebih tegas, demutualisasi Bursa Efek Indonesia, revisi aturan investasi asuransi dan dana pensiun, serta penguatan sinergi antara pemerintah, OJK, dan SRO. Diskusi yang dipandu M. Rosyid Jazuli menyimpulkan bahwa konsistensi kebijakan, penegakan hukum, dan stabilitas makro menjadi faktor utama pemulihan kepercayaan investor internasional.