Dr. Handi Risza Dorong Reformasi Pendidikan Tinggi demi Indonesia Emas 2045

JAKARTA – Reformasi pendidikan tinggi Indonesia yang bermutu, berkeadilan, dan terintegrasi menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Perubahan tersebut dinilai harus mencakup tata kelola, sistem pembiayaan, hingga penguatan ekosistem inovasi agar seluruh perguruan tinggi memiliki kesempatan berkembang secara setara.

Pandangan itu disampaikan Wakil Rektor Universitas Paramadina, Dr. Handi Risza, saat menanggapi artikel Direktur Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Prof. Dr. Mukhamad Najib, berjudul Indonesia Emas dan Pendidikan Tinggi Bermutu yang terbit di harian Media Indonesia pada 27 Juli 2026.

Menurut Handi, reformasi pendidikan tinggi Indonesia harus diposisikan sebagai investasi strategis untuk meningkatkan produktivitas nasional dan daya saing bangsa. Ia menilai gagasan tersebut selaras dengan teori human capital Gary Becker, teori endogenous growth Paul Romer, serta rekomendasi OECD dan UNESCO yang menempatkan pendidikan tinggi sebagai motor pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Namun, Handi menegaskan bahwa penguatan narasi mengenai pentingnya investasi pendidikan belum cukup menjawab tantangan yang dihadapi sektor pendidikan tinggi nasional. Pemerintah, menurutnya, perlu menghadirkan solusi terhadap berbagai persoalan struktural yang masih membatasi peningkatan mutu perguruan tinggi.

“Kita tidak hanya membutuhkan penegasan bahwa keberadaan pendidikan tinggi di Indonesia itu penting. Kita juga memerlukan penjelasan mengenai mengapa mutu pendidikan tinggi di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan struktural dan bagaimana cara mengatasinya,” ujar Handi.

Salah satu perhatian utama diarahkan kepada perguruan tinggi swasta (PTS). Berdasarkan data nasional, sekitar 91,7 persen perguruan tinggi di Indonesia merupakan PTS, sementara hampir separuh mahasiswa Indonesia menempuh pendidikan di institusi tersebut.

Meski memiliki peran besar dalam pemerataan akses pendidikan, banyak PTS menghadapi penurunan jumlah mahasiswa, keterbatasan pendanaan, hingga ancaman penutupan program studi. Kondisi tersebut dinilai semakin berat karena belum adanya pengaturan kuota dan pola penerimaan mahasiswa di luar jalur SNBP dan SNBT.

Sebagai solusi, Handi mengusulkan pembentukan Dana Abadi Perguruan Tinggi Swasta (Endowment Fund for Private Higher Education). Skema tersebut diharapkan menjadi instrumen investasi jangka panjang berbasis kinerja untuk mendukung PTS yang memiliki tata kelola baik, mutu akademik tinggi, produktivitas riset, kemitraan industri, serta kontribusi terhadap pembangunan daerah.

Selain aspek pembiayaan, reformasi pendidikan tinggi Indonesia juga dinilai perlu memperkuat fungsi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI). Menurut Handi, lembaga tersebut dapat berkembang sebagai pendamping peningkatan mutu, fasilitator kolaborasi riset, penghubung dengan dunia usaha, inkubator inovasi, sekaligus akselerator internasionalisasi perguruan tinggi.

Ia juga mendorong pemerintah menyusun peta jalan pembangunan pendidikan tinggi menuju Indonesia Emas 2045 dengan indikator yang terukur. Target tersebut meliputi peningkatan jumlah doktor, komersialisasi paten, lahirnya perusahaan rintisan berbasis kampus, investasi industri dalam riset, hingga kontribusi inovasi terhadap produktivitas nasional.

Bagi masyarakat di berbagai daerah, penguatan reformasi pendidikan tinggi Indonesia berpotensi memperluas akses terhadap pendidikan bermutu, memperkuat kolaborasi kampus dengan dunia usaha, serta mendorong lahirnya inovasi yang mendukung pembangunan ekonomi regional. Kebijakan yang terintegrasi juga diharapkan memperkuat daya saing perguruan tinggi negeri maupun swasta secara berkelanjutan.

“Reformasi pendidikan tinggi menuju Indonesia Emas 2045 harus dimulai secara serentak dari reformasi tata kelola, reformasi pembiayaan, hingga reformasi ekosistem inovasi,” tegas Handi.

Sumber: Rilis resmi Universitas Paramadina