Parkir di Sejumlah Titik Payakumbuh Dievaluasi, Batang Agam hingga Simpang RSUD Jadi Sorotan

SWARNASUMBAR—Pemerintah Kota Payakumbuh mengevaluasi penataan parkir di sejumlah kawasan yang kerap memengaruhi kelancaran arus kendaraan. Evaluasi mencakup kawasan wisata Batang Agam, Simpang Benteng-RSUD Adnaan WD, Simpang Kasda, hingga kawasan depan gedung lama Kantor Bupati Lima Puluh Kota.

Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Kota Payakumbuh membahas persoalan tersebut dalam rapat koordinasi di Ruang Riza Falepi, Balai Kota Payakumbuh, Rabu (9/9/2026).

Di kawasan wisata Batang Agam, Forum LLAJ mengevaluasi sirkulasi kendaraan, penataan parkir, dan aktivitas pedagang kaki lima (PKL). Forum juga mempertimbangkan keluhan pedagang terkait rambu larangan masuk atau perboden.

Kabid Keselamatan dan Operasional Dinas Perhubungan Kota Payakumbuh Finto Handayana Putra mengatakan pemerintah perlu mencari pola pengaturan yang menjaga kelancaran lalu lintas sekaligus mempertahankan aktivitas ekonomi masyarakat.

“Kita perlu mencari skema yang membuat arus tetap lancar tanpa mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat,” ujar Finto.

Kemacetan di Persimpangan Jalan

Sementara itu, kondisi di Simpang Benteng-RSUD Adnaan WD mendapat perhatian karena kendaraan orang tua siswa kerap berhenti atau parkir di kedua sisi jalan saat jam pulang sekolah.

Aktivitas tersebut dapat memicu kepadatan kendaraan di kawasan simpang. Forum LLAJ kemudian memasukkan lokasi itu dalam evaluasi untuk mencari pola pengaturan lalu lintas yang lebih sesuai.

Forum LLAJ juga mengevaluasi Simpang Kasda. Evaluasi mencakup operasional lampu lalu lintas yang beririsan dengan aktivitas pedagang kuliner mulai pukul 15.00 WIB.

Kondisi berbeda muncul di kawasan depan gedung lama Kantor Bupati Lima Puluh Kota. Forum LLAJ mempertimbangkan dua opsi, yakni mensterilkan parkir reguler atau membatasi parkir kendaraan pariwisata.

Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh melalui Asisten II Yasrizal mengatakan penataan lalu lintas membutuhkan koordinasi lintas instansi.

“Forum ini kita arahkan untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan dan pengawasan lalu lintas secara lintas sektoral,” katanya.

Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kota Payakumbuh melalui Sekretaris Dishub Yulhendri mengatakan pemerintah belum menetapkan hasil akhir evaluasi. Pemko akan mengecek kondisi lapangan dan melakukan simulasi sebelum menerapkan rekayasa lalu lintas.

“Kita ingin setiap keputusan benar-benar berdasarkan kondisi lalu lintas di lapangan, termasuk dampaknya terhadap keselamatan dan aktivitas masyarakat,” ujarnya.

Forum LLAJ akan turun langsung ke sejumlah lokasi untuk melihat kondisi lalu lintas secara faktual. Pemerintah kemudian akan menentukan pola penataan berdasarkan hasil kajian dan simulasi tersebut.

Langkah itu diharapkan dapat membantu Pemko Payakumbuh menjaga kelancaran arus kendaraan tanpa mengabaikan kebutuhan masyarakat dan aktivitas ekonomi di sejumlah kawasan.(*)