GNI Bahas Perlindungan Anak Digital di Padang, PATBM Didorong Jadi Garda Komunitas

SWARNASUMBAR.COM—Perlindungan anak digital Padang menjadi fokus utama dalam pertemuan lintas pemangku kepentingan yang digelar Yayasan Gugah Nurani Indonesia di Aula Hall D Gedung Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Selasa (28/4/2026). Forum ini menyoroti ancaman kekerasan anak di ruang siber, termasuk OCSEA, sekaligus mendorong penguatan PATBM yang sudah terbentuk di 104 kelurahan sejak 2018.

Kegiatan tersebut mengusung tema “Pertemuan Pemangku Kepentingan dan Membangun Kemandirian Komunitas dalam Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Tahun 2026”. Selain itu, forum ini mempertemukan pihak yang bergerak dalam perlindungan anak, komunitas, dan pemangku kepentingan terkait di Kota Padang.

Perlindungan Anak Digital Padang Butuh Sinergi Komunitas

Ketua Harian P2TP2A Kota Padang sekaligus Fasilitator PATBM, Ermiati, menegaskan bahwa perlindungan anak tidak bisa bertumpu pada satu dinas saja. Menurutnya, keterbatasan sumber daya manusia membuat keterlibatan masyarakat menjadi kunci utama dalam mencegah kekerasan terhadap anak.

“Perlindungan anak adalah tanggung jawab kolektif. Kita butuh sinergi lintas sektor, mulai dari UMKM hingga Kesehatan. Bahkan, layanan P2TP2A sengaja kami tempatkan terpisah dari kantor pemerintahan agar warga merasa aman dan terjaga privasinya saat melapor,” ujar Ermiati.

Sementara itu, Ermiati juga menekankan pentingnya Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat atau PATBM sebagai sistem perlindungan yang dekat dengan warga. PATBM di Kota Padang sudah terbentuk di 104 kelurahan sejak 2018.

Menurut Ermiati, aktivis anak perlu memiliki “nurani”, bukan hanya memegang jabatan formal. Dengan begitu, mereka bisa menjadi mata dan telinga di lingkungan masing-masing ketika melihat anak berada dalam situasi rentan.

GNI Soroti OCSEA dan Bahaya Grooming Online

Child Protection and Safeguarding Specialist Yayasan Gugah Nurani Indonesia, Cicik Sri Rejeki, menyampaikan bahwa ancaman terhadap anak kini tidak hanya muncul dalam bentuk fisik. Namun, ruang digital juga membuka celah baru bagi pelaku eksploitasi anak.

“Dunia sudah berubah. Ancaman bukan lagi hanya fisik, tapi juga digital. Ada grooming—manipulasi orang dewasa terhadap anak melalui rayuan di media sosial yang berujung pada eksploitasi,” ungkap Cicik.

Selanjutnya, Cicik memperkenalkan istilah OCSEA sebagai ancaman yang semakin marak di ruang siber. Ia juga memaparkan data dari PPATK mengenai transaksi keuangan mencurigakan yang diduga terkait eksploitasi seksual anak melalui aplikasi live streaming dan kencan.

“Ini ngeri dan harus kita cegah sedini mungkin melalui pengawasan penggunaan gawai pada anak,” tambahnya.

GNI Dorong Legacy Sistem Perlindungan Anak Komunitas

Selain membahas ancaman digital, Cicik menegaskan bahwa keterlibatan GNI tidak berhenti pada program administratif. GNI ingin membangun sistem perlindungan anak yang mandiri dan bisa berlanjut di tingkat komunitas.

Meskipun jumlah anak dampingan GNI di Padang kini berkurang menjadi 100 anak, arah program tetap menekankan penguatan sistem. Fokus tersebut mengarah pada warisan baik berupa PATBM atau Community Child Protection.

“Kami ingin meletakkan warisan baik yang bisa kita teruskan, yakni sistem PATBM atau Community Child Protection. Ini masalah kita bersama, bukan masalah privat,” tegas Cicik.

Kemudian, forum ini merangkum sejumlah poin penting untuk menekan angka kekerasan anak di Kota Padang yang cenderung meningkat akibat minimnya pengawasan lingkungan. Karena itu, warga diminta tidak abai terhadap kondisi anak-anak di sekitar mereka.

Melalui pertemuan ini, seluruh lapisan masyarakat diharapkan kembali mengasah “nurani” dalam melihat situasi anak, terutama anak yang berada dalam kondisi rentan. Dengan sinergi komunitas, perlindungan anak digital Padang diharapkan semakin kuat dari tingkat keluarga, lingkungan, hingga kelurahan. (FM)