PADANG — Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumbar untuk memiliki unit pengaduan masyarakat mandiri dengan pendampingan Ombudsman RI Perwakilan Sumbar.
Dorongan tersebut disampaikan saat menghadiri Rapat Monitoring dan Evaluasi Nota Kesepakatan antara Ombudsman RI dengan Pemerintah Provinsi serta pemerintah kabupaten dan kota se-Sumbar, di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Sumbar, Selasa (27/1/2026).
Mahyeldi menyampaikan bahwa Ombudsman RI Perwakilan Sumbar telah menyampaikan hasil kajian terkait pengelolaan pengaduan masyarakat di daerah. Secara umum, pengelolaan pengaduan dinilai berjalan baik dan menunjukkan dampak positif dari pendampingan Ombudsman.
Menurutnya, pendampingan tersebut bertujuan memastikan setiap OPD mampu mengelola pengaduan masyarakat secara profesional, transparan, dan responsif, baik melalui layanan daring maupun tatap muka.
Gubernur juga menegaskan bahwa meskipun Sumbar sedang menghadapi dampak bencana hidrometeorologi, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik harus tetap berjalan.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Barat, Adel Wahidi, menyatakan Ombudsman terus berkomitmen mendukung pemerintah daerah dalam memperkuat sistem pelayanan publik, khususnya pengelolaan pengaduan masyarakat.
Ia menjelaskan, Ombudsman melakukan pendampingan dan pengawasan melalui asistensi pembentukan unit pengaduan di OPD, monitoring dan evaluasi, serta peningkatan kapasitas aparatur agar mampu merespons laporan masyarakat secara cepat dan tepat.
Rapat monitoring dan evaluasi tersebut turut dihadiri perwakilan pemerintah kabupaten dan kota se-Sumbar. Dari Pemprov Sumbar, hadir sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama, antara lain Kepala Biro Administrasi Pimpinan Nolly Eka Mardianto, Kepala Biro Pemerintahan Edzedin Zein, dan Kepala Biro Organisasi Dina. (*)
