Sumbar Belum Capai Target Universal Health Coverage per 1 Februari 2026

Suasana media gathering BPJS Kesehatan di Kantor BPJS Kesehatan Padang, Selasa, memaparkan capaian dan tantangan UHC Sumatera Barat per Februari 2026.

SWARNASUMBAR.COM—Sumbar belum capai target Universal Health Coverage (UHC) hingga 1 Februari 2026 meski cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah mendekati 95 persen. Data tersebut disampaikan dalam media gathering di Kantor BPJS Kesehatan Padang, Selasa.

Deputi Wilayah II BPJS Kesehatan, Oktovianus Ramba, didampingi Kepala BPJS Kesehatan Kota Padang Meri Lestari, memaparkan dari total penduduk Sumatera Barat sebanyak 5.887.418 jiwa, kepesertaan JKN telah mencapai 5.585.470 jiwa atau 94,87 persen.

Namun tingkat keaktifan peserta tercatat baru 72,01 persen sehingga Sumbar belum capai target Universal Health Coverage yang mensyaratkan kepesertaan aktif menyeluruh.

“Cakupan sudah tinggi, tetapi keaktifan masih menjadi tantangan utama. Untuk mencapai UHC penuh, dibutuhkan penambahan 432.497 peserta aktif,” kata Oktovianus.

Ia menyebut kebutuhan dukungan pembiayaan untuk mengejar kekurangan peserta aktif tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp16,3 miliar per bulan.

Dinamika PBI dan Penonaktifan

Dalam paparannya, Oktovianus menjelaskan total pendaftaran Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) di Sumbar tercatat 1.762.437 jiwa.

Jumlah tersebut terdiri dari PBI JK existing sebanyak 1.612.708 jiwa, pendaftaran peserta baru 25.862 jiwa, reaktivasi peserta 14.444 jiwa, pengalihan segmen dari PBPU Pemda ke PBI JK 69.498 jiwa, serta pengalihan dari segmen lain ke PBI JK 36.096 jiwa.

Dari proses itu terdapat total penambahan 145.498 jiwa, namun terjadi penonaktifan 143.634 peserta PBI JK yang didominasi pembaruan peringkat kesejahteraan keluarga atau penyesuaian desil.

“Dinamika data ini sangat memengaruhi tingkat keaktifan peserta di daerah,” ujarnya.

Rasio Iuran dan Biaya Pelayanan

Sepanjang 2025, penerimaan iuran JKN di Sumbar tercatat sekitar Rp1,6 triliun, sedangkan biaya pelayanan kesehatan mencapai Rp4,2 triliun sehingga rasio klaim berada di kisaran 300 persen.

Artinya, biaya pelayanan kesehatan mencapai tiga kali lipat dibandingkan penerimaan iuran dalam periode yang sama.

Pada tahun yang sama, pemanfaatan layanan kesehatan di Sumbar mencapai rata-rata 47.319 kunjungan per hari atau sekitar 17,2 juta kunjungan dalam setahun.

“Ini menunjukkan tingginya kebutuhan layanan kesehatan masyarakat Sumbar,” kata Oktovianus.

Fasilitas Kesehatan dan Tantangan UHC

Hingga 31 Desember 2025, jumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan di Sumbar mencapai 576 fasilitas, dengan puskesmas sebanyak 289 unit atau 48,44 persen.

Kota Padang tercatat sebagai daerah dengan jumlah FKTP terbanyak yakni 112 fasilitas atau sekitar 19,44 persen.

Sementara itu, Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) berjumlah 85 rumah sakit, terdiri dari 36 rumah sakit pemerintah atau 42,4 persen dan 49 rumah sakit swasta atau 57,6 persen.

Dari total kabupaten dan kota di Sumbar, tujuh daerah belum memenuhi kriteria UHC, sementara dari 12 daerah yang telah mencapai UHC hanya tujuh diproyeksikan mampu mempertahankan status tersebut hingga akhir 2026.

BPJS Kesehatan menyatakan Sumbar belum capai target Universal Health Coverage secara penuh dan mendorong dukungan pemerintah daerah untuk meningkatkan kepesertaan aktif serta memperkuat komitmen pembiayaan.