Pertumbuhan PDB Indonesia Jakarta 5,61 Persen Dipertanyakan, Ekonom Soroti Kerentanan Struktural

SWARNASUMBAR.COM — Aliansi Ekonom Indonesia bersama Paramadina Public Policy Institute menggelar diskusi terbuka di Universitas Paramadina, Jakarta, Sabtu, 23 Mei 2026, untuk membahas pertumbuhan PDB Indonesia Kuartal I 2026 sebesar 5,61 persen year on year (YoY) yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS). Forum itu menyoroti inkonsistensi internal data BPS serta kerentanan struktural ekonomi Indonesia di tengah tekanan global dan domestik.

BPS merilis pertumbuhan ekonomi Q1 2026 sebesar 5,61 persen YoY, yang menjadi angka tertinggi sejak 2012 di luar periode pandemi Covid-19. Namun, kajian Ikhsan dan Riefky (2026) menemukan kontraksi sektor listrik sebesar minus 0,99 persen di saat sektor manufaktur tumbuh 5,04 persen, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai integritas pengukuran data.

Kajian tersebut memperkirakan pertumbuhan ekonomi yang wajar berada pada kisaran 4,4 persen hingga 5,2 persen apabila inkonsistensi data terkoreksi. Selain itu, forum juga membahas pelemahan Rupiah, ruang fiskal APBN yang menyempit, konflik Iran-Amerika Serikat terhadap harga minyak global, hingga implikasi Agreement on Reciprocal Trade (ART) Indonesia-AS yang ditandatangani pada 19 Februari 2026.

Pertumbuhan PDB Indonesia 5,61 Persen Dinilai Perlu Dicermati

Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, membuka diskusi dengan menekankan pentingnya kepastian di tengah ketidakpastian ekonomi global. Menurut dia, investor membutuhkan kepastian mengenai akurasi data pemerintah agar kepercayaan terhadap kondisi ekonomi tetap terjaga.

“Di era yang penuh ketidakpastian seperti saat ini, investor butuh kepastian; termasuk kepastian tentang akurasi data pemerintah. Tanpanya, trust akan hilang, dan seringkali krisis ekonomi timbul karena hilangnya trust,” ujar Wijayanto Samirin.

Diskusi terbagi dalam dua segmen yang membahas kualitas pertumbuhan ekonomi, depresiasi Rupiah, ruang fiskal, hingga perdagangan internasional. Forum itu dihadiri penandatangan Tujuh Desakan Darurat Ekonomi (7DDE), akademisi, mahasiswa, dan jurnalis.

Teuku Riefky, salah satu penyusun kajian, menilai pertumbuhan ekonomi 5,61 persen perlu dicermati secara hati-hati karena kondisi fundamental ekonomi belum menunjukkan perbaikan signifikan. Ia menyoroti penurunan kelas menengah, lemahnya daya beli masyarakat, serta stagnasi produktivitas sektoral.

“Pertumbuhan ekonomi Q1-2026 sebesar 5,61% perlu disikapi secara hati-hati. Selain adanya ketidakkonsistenan internal data BPS, kondisi ekonomi terkini tidak mencerminkan perbaikan kondisi fundamental ekonomi Indonesia,” kata Teuku Riefky.

Ruang Fiskal dan Pelemahan Rupiah Jadi Sorotan

Kaprodi Studi Ekonomi FEB UI, Vid Adrison, mengingatkan bahwa tingginya belanja pemerintah pada Q1 2026 tidak otomatis mencerminkan kesehatan APBN secara menyeluruh. Ia menilai pola front-loading belanja berpotensi memunculkan tekanan fiskal pada kuartal berikutnya.

Vid Adrison menyebut penurunan transfer ke daerah serta alokasi program populis yang tidak berbasis produktivitas dapat mempersempit ruang gerak kebijakan fiskal. Menurut dia, kondisi tersebut berisiko terhadap kesinambungan fiskal nasional.

Sementara itu, Peneliti Departemen Ekonomi CSIS, Dwiwulan, menilai pelemahan Rupiah mencerminkan persoalan mendasar dalam struktur pendanaan ekonomi Indonesia. Ia menyebut ketergantungan terhadap modal asing dan rendahnya kepercayaan investor terhadap arah kebijakan menjadi faktor utama tekanan nilai tukar.

“Kebijakan Bank Indonesia, termasuk kebijakan burden sharing yang menggerus kepercayaan investor, hanya berperan sebagai paracetamol dalam meredakan pelemahan nilai tukar,” ujar Dwiwulan.

ART Indonesia-AS dan Risiko Perdagangan Internasional

Pada segmen perdagangan internasional, Ekonom Universitas Gadjah Mada, Rimawan Pradiptyo, menilai Indonesia perlu mengevaluasi kembali posisi dalam Agreement on Reciprocal Trade (ART) dengan Amerika Serikat. Ia menyebut perjanjian itu berpotensi menciptakan beban ekonomi asimetris dan menggerus kedaulatan kebijakan Indonesia.

Selain itu, Peneliti LPEM FEB UI, M. Dian Revindo, meminta pemerintah fokus pada kebijakan yang menyasar akar masalah tanpa mengganggu iklim usaha. Ia menilai pembentukan lembaga baru berpotensi menghadapi persoalan birokrasi dan rente yang sama.

Ketua Prodi Studi Ekonomi FEB IPB, Prof. Dr. Sahara, menambahkan ART berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga minus 0,41 persen dan memperburuk neraca perdagangan. Ia juga menyoroti potensi retaliasi negara pemasok tradisional akibat komitmen pembelian komoditas dari Amerika Serikat.

Forum tersebut menjadi bagian dari rangkaian Tujuh Desakan Darurat Ekonomi yang disuarakan Aliansi Ekonom Indonesia sejak 29 September 2025. Gerakan itu mendorong perbaikan tata kelola ekonomi, deregulasi birokrasi, pengambilan kebijakan berbasis bukti, hingga pemulihan transparansi institusi negara.(*)