Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,61% Triwulan I-2026, Jakarta: Ariyo Soroti Tekanan Fiskal dan Kualitas Pertumbuhan

SWARNASUMBAR.COM—Pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,61% Triwulan I-2026 mendapat sorotan dari kalangan akademisi di Jakarta. Pengajar Universitas Paramadina, Dr. Ariyo DP Irhamna, menilai angka tersebut perlu dibaca hati-hati karena ditopang stimulus fiskal jangka pendek dan tekanan struktural yang meningkat.

Ariyo menyampaikan bahwa pertumbuhan 5,61 persen pada Triwulan I-2026 tidak sepenuhnya mencerminkan kekuatan ekonomi. Ia menekankan bahwa kualitas dan keberlanjutan pertumbuhan menjadi isu utama di tengah berbagai indikator yang menunjukkan tekanan.

Selain itu, ia menanggapi kritik dari INDEF, LPEM FEB UI, dan CELIOS dengan menilai bahwa perdebatan tidak cukup berhenti pada metodologi statistik. Menurutnya, fokus perlu bergeser pada struktur pertumbuhan itu sendiri.

Inventori dan Konsumsi Jadi Sorotan

Ariyo menyoroti perbandingan perubahan inventori yang dinilai kurang tepat dalam analisis sebelumnya. Ia menjelaskan lonjakan inventori dari Rp4,2 triliun menjadi Rp104 triliun terjadi secara kuartalan, bukan tahunan.

Secara tahunan, inventori hanya meningkat dari Rp85,2 triliun pada Triwulan I-2025 menjadi Rp104 triliun pada Triwulan I-2026 atau sekitar 22 persen. Ia menilai kenaikan ini belum tentu mencerminkan pelemahan permintaan domestik.

Menurutnya, kenaikan inventori bisa dipicu oleh persiapan stok menjelang Ramadan dan Idulfitri. Selain itu, ekspektasi konsumsi dan impor antisipatif juga memengaruhi angka tersebut.

Sementara itu, ia menilai kontraksi sektor listrik dan gas sebesar 0,99 persen tidak bertentangan dengan pertumbuhan industri manufaktur sebesar 5,04 persen. Data penjualan listrik industri justru menunjukkan ekspansi.

“Kontradiksi yang dianggap janggal hanyalah sisa kebijakan harga 2025, bukan inkonsistensi data BPS,” tulis Ariyo.

Peran Besar Belanja Pemerintah

Ariyo menilai pertumbuhan ekonomi Triwulan I-2026 secara mendasar lebih lemah dari angka headline. Ia mencatat konsumsi pemerintah tumbuh 21,81 persen dan menyumbang sekitar 1,26 poin persentase terhadap pertumbuhan.

Ia memperkirakan tanpa dorongan tersebut, pertumbuhan hanya berada di kisaran 4,4 hingga 4,6 persen. Hal ini menunjukkan ketergantungan yang cukup besar pada belanja negara.

“Membaca 5,61% sebagai sinyal momentum menguat keliru; momentumnya sebetulnya melambat,” tulisnya.

Selain itu, Ariyo menyoroti perbedaan antara pertumbuhan PDB manufaktur dan indikator PMI manufaktur. PMI berada di level 49,1 pada April 2026 yang masuk zona kontraksi.

Ia menilai indikator ini justru memperkuat pertanyaan mengenai keberlanjutan pertumbuhan ekonomi.

Tekanan Fiskal dan Nilai Tukar

Dalam analisisnya, Ariyo menekankan bahwa biaya menjaga pertumbuhan semakin besar. Ia mencatat keseimbangan primer APBN berubah dari surplus Rp21,9 triliun menjadi defisit Rp95,8 triliun.

Pada saat yang sama, pembayaran bunga utang meningkat 18,6 persen menjadi sekitar Rp144,3 triliun. Kondisi ini menunjukkan tekanan fiskal yang meningkat.

Selain itu, ia menyoroti lonjakan subsidi energi, pelemahan rupiah hingga Rp17.605 per dolar AS, serta penurunan cadangan devisa selama tiga bulan berturut-turut.

Menurutnya, depresiasi rupiah menggerus pendapatan masyarakat dalam ukuran dolar AS. Hal ini juga menjauhkan target Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi.

“Setiap pelemahan 1% mengurangi PDB per kapita USD sekitar USD52,” tulisnya.

Struktur Ekspor dan Sektor Domestik

Ariyo menilai struktur ekspor Indonesia masih bergantung pada komoditas alam dan hilirisasi nikel. Di sisi lain, surplus perdagangan menyusut ketika rupiah melemah.

Ia menyebut kondisi ini menunjukkan lemahnya daya saing ekspor manufaktur nonkomoditas.

Dalam sektor domestik, ia mencatat rasio kredit bermasalah properti meningkat dari 3,08 persen menjadi 3,24 persen pada Februari 2026. Pertumbuhan sektor real estat juga hanya mencapai 3,54 persen.

“Sektor properti adalah barometer kelas menengah, dan barometer ini sedang tertekan,” tulisnya.

Sebagai solusi, Ariyo mendorong percepatan belanja modal produktif dan reformasi subsidi energi agar lebih tepat sasaran. Ia menilai langkah tersebut lebih berkelanjutan dibanding stimulus jangka pendek.

“Pertanyaan yang sedang diabaikan: pertumbuhan yang berkualitas atau berkuantitas,” tutupnya.(*)