Kemendes PDT dan Kemenpar Percepat Penguatan Desa Wisata Nasional

Wamendes PDT Ahmad Riza Patria dan Wamenpar Ni Luh Puspa membahas percepatan penguatan desa wisata di Kantor Kementerian Pariwisata, Jakarta, Rabu (11/2/2026).

JAKARTA – Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) bersama Kementerian Pariwisata sepakat mempercepat penguatan desa wisata di seluruh Indonesia. Kesepakatan ini mencakup penyusunan konsep, silabus, serta peta potensi setiap desa agar pelaksanaannya berjalan efektif dan efisien.

Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria menyampaikan hal tersebut saat bertemu Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa di Kantor Kementerian Pariwisata, Jakarta, Rabu (11/2/2026). Ia menegaskan konsep yang disusun harus mudah diterapkan desa dengan berbagai keterbatasan yang dimiliki.

“Kita kerjakan sama-sama. Konsepnya harus mudah dikerjakan oleh desa dengan segala keterbatasannya. Kita buat panduan tertulis dan visualnya juga supaya mudah dipahami dan dikenal, dan RAB agar masyarakat desa juga tidak bingung. Nanti kita carikan pembiayaannya,” ujar Wamendes Ahmad Riza Patria.

Data 6.189 Desa Wisata dan Tantangan Pengembangan

Menurut Wamendes Ariza, penguatan desa wisata dinilai penting untuk mendorong kemajuan negara, mengingat Indonesia memiliki modal besar berupa keindahan alam yang tersebar hampir di seluruh provinsi. Ia menyebut sektor pariwisata menjadi salah satu sektor utama selain pangan dalam pembangunan bangsa.

“Salah satu pembangunan bangsa memang sektor pangan tapi juga ditambah pariwisata. Indonesia kalau mau maju dua sektor itu paling utama,” paparnya.

Berdasarkan data, terdapat 6.189 desa wisata di seluruh Indonesia dengan kondisi yang beragam. Sebanyak 78,2% masih berstatus rintisan, 16,11% berkembang, 5,14% maju, dan hanya 0,5% yang telah mandiri.

Kondisi tersebut mendorong Kementerian Pariwisata menggandeng Kemendes PDT untuk mempercepat pembangunan desa wisata, termasuk melalui pendampingan dan penguatan kelembagaan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang berperan dalam pengelolaan sektor tersebut.

Roadmap, Pendampingan, dan Kolaborasi Lintas Sektor

Wamenpar Ni Luh Puspa menyatakan pada tahun ini pihaknya akan menyusun roadmap pembuatan desa wisata agar pengembangan berjalan lebih maksimal dan terarah. Ia menekankan bahwa desa wisata tidak hanya mencakup objek wisata, tetapi juga pelaku UMKM, homestay, serta berbagai unsur pendukung lain yang memerlukan pendampingan dan penguatan infrastruktur.

“Tahun ini kita akan membuat roadmap pembuatan desa wisata sehingga pengembangan desa wisata bisa jalan maksimal dan terarah lagi. Karena tidak hanya objek wisata tapi juga ada pelaku UMKM, ada homestay, ada banyak sekali yang terkait. Ini perlu pendampingan dan menguatkan fasilitas infrastruktur,” ungkapnya.

Langkah percepatan ini akan tetap melibatkan pendamping desa yang berkolaborasi dengan Pokdarwis serta perusahaan swasta berpengalaman di bidang bisnis. Pemanfaatan media sosial juga menjadi bagian strategi untuk memperluas jangkauan promosi hingga tingkat internasional.

Program desa wisata merupakan salah satu agenda serius Kemendes PDT dalam mendorong kemandirian desa, selain program desa ekspor dan desa tematik yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di berbagai sektor.(SUMBER Kemendes PDT)