Peluncuran Buku Refleksi Ekonomi Syariah Indonesia dalam Sarasehan 99 Ekonom Syariah di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (24/2/2026).
JAKARTA, 24 Februari 2026 – Komitmen menjadikan Ekonomi Syariah Jakarta sebagai penggerak utama pembangunan nasional menguat dalam Sarasehan 99 Ekonom Syariah di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (24/2/2026). Forum ini mempertemukan 99 ekonom syariah, pimpinan kementerian, regulator, pengelola dana umat, serta pelaku industri halal dan keuangan syariah untuk merumuskan pengarusutamaan sistem ekonomi berbasis nilai.
Kegiatan ini diinisiasi CSED INDEF bersama Universitas Paramadina, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Universitas Tazkia, Universitas Darussalam Gontor, dan Universitas Trisakti. Para peserta membahas strategi menjadikan ekonomi syariah sebagai pilar baru perekonomian nasional.
Wakil Presiden RI ke-13, Ma’ruf Amin, menegaskan ekonomi syariah menawarkan sistem nilai yang menjawab ketimpangan global. Ia menyatakan ekonomi syariah tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi memastikan distribusi yang adil dan keberkahan.
“Ekonomi syariah hadir bukan hanya untuk menciptakan pertumbuhan atau profit, tetapi juga menghadirkan keberkahan,” ujarnya. Ia menekankan tantangan terbesar terletak pada kesadaran kolektif, bukan sekadar regulasi formal.
Ma’ruf menyebut Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar, potensi filantropi Islam, dan industri halal yang terus tumbuh. Menurutnya, konsolidasi seluruh variabel tersebut menentukan posisi Indonesia dalam peta ekonomi syariah global.
Koperasi dan Industri Halal Perkuat Sektor Riil
Menteri Koperasi RI, Ferry Juliantono, mendorong koperasi menjadi instrumen produksi dan distribusi desa. Ia menyebut 83.000 Koperasi Desa Merah Putih telah terbentuk untuk memperluas akses pembiayaan dan pemasaran UMKM.
Ia menilai koperasi pembiayaan syariah dan BMT dapat melindungi masyarakat dari praktik keuangan ilegal. Pemerintah juga mencontohkan keberhasilan koperasi pesantren seperti Al-Ittifaq, Sunan Drajat, dan Nurul Jadid yang menggerakkan ekonomi daerah hingga memiliki aset triliunan rupiah.
Ketua Dewan Komisioner LPS, Anggito Abimanyu, menekankan transformasi ekonomi syariah harus berlangsung bertahap dan kompetitif. Ia menjelaskan prinsip syariah melarang riba, menghindari spekulasi, serta mewajibkan underlying transaction yang jelas.
Anggito menilai peningkatan kualitas layanan perbankan syariah menjadi faktor penentu daya saing. Ia menyebut masyarakat mulai mempertimbangkan aspek pelayanan dalam memilih bank syariah.
Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kemenperin, Emmy Suryandari, menegaskan industri halal menjadi sumber pertumbuhan baru. Pemerintah membangun kawasan industri halal terintegrasi dengan dukungan regulasi, sertifikasi, dan infrastruktur produksi.
Optimalisasi Dana Umat dan Ekosistem Haji
Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar, menyoroti profesionalisme pengelolaan zakat, wakaf, dan sedekah. Ia menyebut dana sosial umat berpotensi memperkuat ekonomi jika dikelola transparan dan produktif.
Menteri Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf, meminta ekosistem haji memberi nilai tambah ekonomi nasional. Produk Indonesia telah masuk rantai pasok Arab Saudi, termasuk makanan siap saji dan kerajinan.
Kepala BPKH, Fadlul Imansyah, menyatakan dana kelolaan haji sekitar Rp180 triliun terus dioptimalkan melalui investasi produktif. Ia menegaskan pengelolaan dilakukan secara transparan dan berorientasi manfaat.
Forum ini menargetkan penguatan Ekonomi Syariah Jakarta sebagai simpul kebijakan dan industri halal nasional. Dibandingkan satu dekade lalu ketika kontribusi ekonomi syariah masih terbatas pada sektor keuangan, pemerintah kini memperluasnya ke koperasi, industri halal, dan pengelolaan dana umat.
Sarasehan 99 Ekonom Syariah menegaskan langkah konkret pengarusutamaan ekonomi syariah dalam kebijakan nasional 2026.
Sumber: Rilis resmi Sarasehan 99 Ekonom Syariah
