Universitas Paramadina Bahas Strategi Perkuat Ekonomi Halal Indonesia

^{Diskusi publik “Masa Depan Ekonomi Halal RI” yang digelar Universitas Paramadina bersama CSED INDEF membahas strategi memperkuat ekosistem ekonomi halal Indonesia agar lebih kompetitif di tingkat global.}

JAKARTA – Penguatan ekonomi halal Indonesia dinilai harus berfokus pada pembangunan ekosistem yang terintegrasi agar mampu bersaing di pasar global. Strategi tersebut menjadi pembahasan utama dalam diskusi publik bertajuk Masa Depan Ekonomi Halal RI yang digelar Universitas Paramadina bersama Center for Sharia Economic Development (CSED) INDEF di Kampus Universitas Paramadina Cipayung, Jakarta, Rabu (22/7/2026).

Forum yang mempertemukan akademisi, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan itu membahas langkah konkret untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pusat ekonomi halal dunia. Diskusi berlangsung di tengah pertumbuhan industri halal global yang terus meningkat setiap tahun.

Berdasarkan Global Islamic Economy Indicator (GIEI) 2025/2026, nilai ekonomi halal dunia mencapai USD2,6 triliun pada 2024 dan diproyeksikan meningkat menjadi USD3,56 triliun pada 2029. Namun, Indonesia turun ke peringkat keempat dalam indeks tersebut, menunjukkan bahwa besarnya populasi muslim dan pasar domestik belum sepenuhnya menjadi keunggulan kompetitif di tingkat internasional.

Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, mengatakan perguruan tinggi memiliki peran penting dalam memperkuat ekonomi halal Indonesia melalui pendidikan, riset, dan kolaborasi strategis. Universitas Paramadina, kata dia, telah mengembangkan Program Magister dan Program Doktor Manajemen Keuangan Syariah sebagai bagian dari kontribusi akademik terhadap penguatan ekosistem ekonomi syariah nasional.

Selain pengembangan akademik, Prof. Didik juga menyoroti kontribusi wakaf Kampus Cikarang beserta tiga gedungnya sebagai implementasi nyata nilai ekonomi syariah dalam mendukung pembangunan pendidikan.

Sebagai moderator, Wakil Ketua CSED INDEF, Dr. Handi Risza, menilai besarnya potensi pasar belum cukup menjadikan Indonesia sebagai pemimpin ekonomi halal dunia. Menurutnya, percepatan ekonomi halal Indonesia harus ditopang pembangunan ekosistem yang saling terhubung.

“Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, namun potensi tersebut harus didukung oleh ekosistem yang saling terintegrasi,” kata Handi.

Ia menjelaskan pangsa industri keuangan syariah nasional masih berada di kisaran 7 persen, sehingga belum mencerminkan potensi ekonomi syariah yang dimiliki Indonesia. Karena itu, ia mengusulkan penguatan tiga pilar utama, yakni Capital, Governance, dan Inclusivity (CGI).

Pada aspek permodalan, Indonesia dinilai masih membutuhkan inovasi produk keuangan syariah. Dari sisi tata kelola, koordinasi antarinstansi dan regulasi perlu diperkuat, sedangkan aspek inklusivitas diarahkan agar manfaat ekonomi syariah semakin dirasakan masyarakat melalui penguatan sektor riil dan optimalisasi instrumen ZISWAF.

Dalam sesi utama, Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia sekaligus Ketua Umum Forum Bisnis Negara Islam Asia Pacific (B57+ Asia Pacific Chapter), M. Arsjad Rasjid P.M., menyebut Indonesia memiliki peluang besar menjadi pemain utama industri halal global apabila mampu membangun ekosistem yang lebih kompetitif.

Ia mengungkapkan Indonesia saat ini menempati peringkat pertama dunia untuk sektor modest fashion, peringkat ketiga pada media dan rekreasi, serta naik ke posisi keempat pada sektor farmasi dan kosmetik. Meski demikian, tata kelola ekonomi syariah Indonesia masih berada di peringkat ke-16 dunia, sehingga membutuhkan pembenahan regulasi dan kelembagaan.

“Indonesia tidak boleh terus berada pada posisi sebagai konsumen. Yang dibutuhkan sekarang adalah membangun ekosistem yang mampu menjadikan Indonesia sebagai pemimpin ekonomi halal global,” ujar Arsjad.

Sebagai strategi jangka panjang, Arsjad mengusulkan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Halal, pengembangan paspor halal berbasis teknologi blockchain untuk meningkatkan ketertelusuran produk, serta pemanfaatan 92 Mutual Recognition Agreement (MRA) dengan 24 negara guna memperluas akses ekspor produk halal Indonesia.

Sementara itu, Ketua CSED INDEF, Prof. Nur Hidayah, menilai tantangan terbesar ekonomi halal Indonesia adalah mengubah posisi dari negara konsumen menjadi produsen yang memiliki daya saing global. Menurutnya, kolaborasi antara perguruan tinggi, lembaga riset, dunia usaha, dan pemerintah menjadi kunci dalam menghasilkan inovasi serta memperkuat kapasitas produksi nasional.

Bagi daerah, penguatan ekosistem halal berpotensi membuka peluang investasi, meningkatkan daya saing UMKM, memperluas pasar ekspor produk bersertifikat halal, sekaligus menciptakan lapangan kerja baru melalui pengembangan industri berbasis syariah. Kebijakan yang konsisten dan sinergi lintas sektor dinilai menjadi faktor penting agar potensi tersebut dapat diwujudkan secara berkelanjutan.

Sumber: Rilis resmi Universitas Paramadina