SAWARNASUMBAR.COM–Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota menyatukan arah kebijakan melalui rapat koordinasi Sinkronisasi Pembangunan 2026 Lima Puluh Kota, Selasa (24/2/2026). Pertemuan berlangsung di rumah dinas Bupati Lima Puluh Kota dan dipimpin langsung Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah.
Langkah ini menjadi bagian dari persiapan penyusunan program prioritas tahun anggaran 2026 agar perencanaan provinsi dan kabupaten berjalan selaras. Sinkronisasi dilakukan untuk menjawab persoalan tahunan yang terus berulang serta mempercepat realisasi program strategis daerah.
Mahyeldi menjelaskan rapat tersebut difokuskan pada penyamaan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan lintas kewenangan. “Yang kita lakukan hari ini adalah berdiskusi dan menyinkronkan kegiatan pembangunan, baik perencanaan maupun pelaksanaannya,” ujarnya.
Fokus Infrastruktur, Gambir, dan Pariwisata
Dalam agenda Sinkronisasi Pembangunan 2026 Lima Puluh Kota, pemerintah membahas kemacetan di kawasan Kelok 9 yang kerap terjadi saat arus mudik Lebaran. Koordinasi dibutuhkan agar pengaturan lalu lintas, infrastruktur pendukung, dan pengamanan berjalan terpadu.
Harga komoditas gambir juga menjadi perhatian utama karena memengaruhi pendapatan petani. Pemerintah mendorong hilirisasi agar komoditas unggulan tersebut tidak lagi dijual dalam bentuk mentah.
Mahyeldi menegaskan pengembangan produk turunan seperti katekin akan meningkatkan nilai tambah ekonomi lokal. Kebijakan hilirisasi ini sejalan dengan arah pembangunan nasional dan membuka peluang industri berbasis agro di Lima Puluh Kota.
Selain sektor pertanian, pembahasan juga mencakup pengelolaan kawasan wisata strategis di Lembah Harau. Pemerintah provinsi dan kabupaten menilai kawasan tersebut perlu tata kelola terpadu agar dampak ekonominya lebih terasa bagi masyarakat sekitar.
Aspek kesiapsiagaan bencana turut masuk dalam prioritas Sinkronisasi Pembangunan 2026 Lima Puluh Kota. Pemerintah menyiapkan langkah mitigasi risiko menjelang arus mudik guna mengantisipasi potensi bencana alam di jalur transportasi dan destinasi wisata.
Penguatan Data dan Sinergi Pemerintahan
Bupati Lima Puluh Kota, Safni, menyampaikan bahwa koordinasi ini telah direncanakan hampir satu tahun. Ia mengapresiasi kehadiran gubernur sebagai bentuk dukungan terhadap kepemimpinan daerah yang baru berjalan.
Safni menekankan pentingnya akurasi data dalam penyusunan kebijakan, terutama sektor pertanian. Perbedaan data antara nagari dan penyuluh selama ini kerap memengaruhi ketepatan program bantuan dan intervensi harga.
Menurutnya, komunikasi yang terhubung dari nagari hingga provinsi akan mencegah ketimpangan kebijakan. Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan kabupaten sangat bergantung pada pembinaan nagari dan dukungan pemerintah provinsi.
Melalui Sinkronisasi Pembangunan 2026 Lima Puluh Kota, kedua pemerintah menargetkan percepatan realisasi program prioritas tanpa tumpang tindih anggaran. Sinergi ini diharapkan memberi dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, stabilitas harga komoditas, kelancaran transportasi, dan peningkatan kualitas layanan publik.
Rapat koordinasi tersebut menjadi bagian dari upaya menyatukan arah kebijakan pembangunan 2026 antara Pemprov Sumbar dan Pemkab Lima Puluh Kota.
Sumber: Biro Administrasi Pimpinan Setdaprov Sumatera Barat (adpsb/cen/bud)
