Jakarta — Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir menyampaikan bahwa Kemendagri dorong penyusunan indikator bersama guna mempercepat pertumbuhan ekonomi serta menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran melalui kebijakan berbasis data yang terukur.
Pernyataan itu disampaikan pada Rapat Koordinasi Penurunan Kemiskinan, Pengangguran, Pengelolaan Lingkungan yang ASRI, dan Penguatan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Jumat (27/2/2026).
Tomsi Tohir menyatakan komitmen lintas kementerian/lembaga diperlukan agar kebijakan berbasis data dapat berjalan terukur dan berkelanjutan di tingkat daerah.
Ia menegaskan bahwa ketersediaan data dasar pada setiap kabupaten/kota menjadi langkah awal sebelum penyamaan persepsi indikator dilakukan oleh seluruh pihak.
“Persepsi kita [perlu] sama, baru kita mencoba untuk mengurai [masalah],” kata Tomsi Tohir.
Tomsi Tohir mengusulkan agar rakor terkait pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan pengangguran dilaksanakan secara berkala minimal satu kali setiap bulan agar perkembangan daerah terukur dan dapat dievaluasi konsisten.
“Mudah-mudahan pertemuan sore hari ini kita membawa suatu keberkahan, dan tindak lanjutnya kita bisa konsisten setiap bulan, [Rakor] seperti [menangani] masalah inflasi,” ujar Tomsi Tohir.
Dalam forum tersebut, Tomsi Tohir meminta dukungan penuh dari Badan Pusat Statistik untuk memastikan ketersediaan serta penguatan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Tentunya, kalau untuk data ini, kami mohon dari Pak Waka BPS nantinya, yang tentunya banyak sekali untuk memberikan kontribusi terhadap data-data tersebut,” ungkap Tomsi Tohir.
Rakor dihadiri Wakil Kepala Badan Pusat Statistik Sonny Harry Budiutomo Harmadi, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Robben Rico, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Sang Made Mahendra Jaya, serta Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Kemendagri Muhamad Valiandra.
Pertemuan tersebut diarahkan sebagai ruang berbagi untuk menyamakan indikator dan memastikan Kemendagri dorong penyusunan indikator bersama menjadi praktik kerja lintas sektor yang konsisten.( Sumber Kemendagri )
