Komisi IV DPR minta GPM prioritaskan korban bencana Sumatera dan percepatan bantuan pangan 33,2 juta KPM jelang Ramadhan 2026.
JAKARTA (3/2/2026) — Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman meminta pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) menunjukkan keberpihakan negara kepada masyarakat korban bencana, terutama bencana hidrometeorologi di wilayah Sumatera. Permintaan tersebut disampaikan dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI bersama mitra kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.
Alex menegaskan, ribuan warga di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tercatat sebagai korban bencana hidrometeorologi dan membutuhkan akses pangan yang lebih mudah. Ia meminta agar titik pelaksanaan GPM diperbanyak di daerah terdampak bencana yang saat ini tengah berada dalam kondisi duka dan kesulitan ekonomi.
Permintaan itu merespons rencana ID Food yang akan menggelar GPM di 420 titik secara nasional guna mengantisipasi peningkatan permintaan bahan pangan menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 2026. Berdasarkan paparan ID Food dalam rapat tersebut, pelaksanaan GPM direncanakan hanya di dua titik di Aceh, empat titik di Sumatera Utara, dan sembilan titik di Sumatera Barat.
Alex berharap GPM dapat digelar secara gratis bagi warga korban bencana. Namun, jika pelaksanaannya tidak gratis, ia menekankan perlunya penambahan jumlah titik GPM di daerah terdampak mengingat tekanan ekonomi yang sedang dialami masyarakat setempat.
Kritik Distribusi GPM di Daerah Urban
Selain menyoroti wilayah bencana, Alex juga mengkritisi proporsi pelaksanaan GPM di daerah urban dan padat penduduk. Ia mengutip rencana pelaksanaan GPM di Jakarta yang akan digelar di 65 titik, sementara di Provinsi Jawa Tengah hanya direncanakan 45 titik.
Menurut Alex, sebagai daerah urban, Jakarta setiap kali libur Idul Fitri akan mengalami penurunan jumlah penduduk karena sebagian besar perantau pulang ke kampung halaman. Dengan kondisi tersebut, ia menilai jumlah titik GPM di Jakarta seharusnya tidak lebih banyak dibandingkan Jawa Tengah yang menjadi tujuan utama arus mudik.
Alex juga menyampaikan pandangan tersebut dalam kapasitasnya sebagai Ketua PDI Perjuangan Sumatera Barat. Ia menilai distribusi titik GPM perlu mempertimbangkan dinamika kependudukan dan mobilitas masyarakat saat periode lebaran.
Dorongan Percepatan Bantuan Pangan 2026
Dalam rapat kerja itu, Alex turut mempertanyakan jadwal penyaluran bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng bagi 33,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada tahun 2026. Program bantuan pangan tersebut berada di bawah tanggung jawab Badan Pangan Nasional (Bapanas).
Alex berharap penyaluran bantuan pangan dapat dilakukan pada Februari dan Maret 2026 dengan melibatkan Bulog sebagai pelaksana teknis. Ia mengingatkan pengalaman tahun 2025 yang menunjukkan pentingnya percepatan distribusi, mengingat kondisi geografis Indonesia yang beragam.
Ia menambahkan, penyaluran bantuan pangan ke wilayah terpencil seperti pedalaman Papua membutuhkan waktu yang lebih panjang sehingga perencanaan distribusi harus dilakukan lebih awal.
Rapat kerja tersebut dipimpin Ketua Komisi IV DPR RI Siti Heriadi atau Titiek Soeharto dan dihadiri Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Kepala Bulog Ahmad Rizal Ramdhani, serta Direktur Utama ID Food Ghimoyo beserta jajaran.
